Kegiatan diskusi Forum Akademisi Fakultas Hukum bersama Wali Kota Malang Sutiaji. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

Kegiatan diskusi Forum Akademisi Fakultas Hukum bersama Wali Kota Malang Sutiaji. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Lepas dari semester pertama, keharmonisan pasangan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mendapat sorotan khusus dari kalangan akademisi. Pasalnya ibarat pengantin, tahun pertama merupakan masa-masa "bulan madu" dan penyesuaian diri kedua pucuk pimpinan eksekutif Kota Malang itu.  

Hal tersebut disampaikan pimpinan Universitas Widyagama Malang, Prof Abdul Mukthie Fadjar dalam Forum Akademisi Fakultas Hukum Kota Malang bersama Malang Corruption Watch (MCW), Jumat (3/5/2019) di Balaikota Malang. Dalam forum tersebut berlangsung diskusi antara jajaran pimpinan fakultas hukum berbagai perguruan tinggi dengan Wali Kota Malang Sutiaji.

Prof Mukthie Fadjar menekankan pentingnya Sutiaji-Sofyan Edi untuk terus membangun soliditas gerak. Pasalnya, banyak terjadi kerenggangan hubungan antara wali kota dan wakilnya yang berimbas pada jalannya roda pemerintahan. "Masa bulan madu duet kepala daerah tidak boleh hanya berjalan satu tahun, tapi harus berjalan utuh selama masa jabatan kepala daerah," tegasnya. 

"Menjadi bermasalah karena ada agenda- agenda tersembunyi yang seringkali justru muncul dari "orang-orang di sekitar" dan saya harap itu tidak terjadi di Kota Malang," ujar pria yang juga salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) RI itu. Dia juga berpesan pentingnya berbagi tugas untuk menangani permasalahan daerah. Misalnya soal fenomena jalan-jalan rusak dan juga banjir.

Meskipun fenomena itu tidak hanya terjadi di Kota Malang, tetapi harus menjadi bahan evaluasi internal dan eksternal pemerintahan. "Apa yang terjadi mengindikasikan adanya kesalahan baik bersifat internal pemerintahan atau pun eksternal lingkungan/masyarakat. Pengkategorian jalan entah itu jalan protokol, jalan provinsi, jalan kota/kabupaten, yang de facto berada di wilayah kota/kabupaten, itu menimbulkan keruwetan tersendiri dan itu bukan rumusan solusi untuk menjawab permasalahan jalan," tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Unti Ludigdo menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Pemkot Malang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. "Itu (kerja sama dengan KPK) harus terus dikuatkan, karena complicated-nya masalah kota. Namun, dengan potensi perguruan tinggi yang ada, saya harap Pemkot Malang mendayagunakan secara optimal," tuturnya. Menurut Unti, ada tiga hal yang direkomendasikan. Yakni perubahan mental aparatur, tata lembaga dan mewujudkan layanan berbasis on line. 

Wali Kota Malang Sutiaji yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menegaskan komitmennya untuk bermitra strategis dengan PTN/PTS di wilayah tersebut. "Kami sadar ekspektasi warga sangat tinggi terhadap Kota Malang. Kami tentu tidak diam, terus bekerja, serta harus memperhatikan prosedur. Sebagaimana pesan dari forum, agar hati-hati dan cermat mengambil kebijakan agar tidak ada masalah hukum," ujar Sutiaji merespons catatan-catatan akademisi dalam pertemuan itu. 

End of content

No more pages to load