Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Agoes Edy Putranto (Hendra Saputra)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Agoes Edy Putranto (Hendra Saputra)



MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam hal penanganan sampah dari hulu ke hilir. Pasalnya, hingga saat ini belum seluruh kelurahan memiliki rumah pilah, kompos dan daur ulang (PKD) untuk mereduksi sampah rumah tangga sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Agoes Edy Poetranto mengungkapkan bahwa baru ada 26 kelurahan yang memiliki rumah PKD. Artinya, dari total 57 kelurahan di wilayah tersebut, masih ada 31 kelurahan yang sampahnya langsung dikirim ke TPA Supit Urang. "Memang baru sebagian yang memiliki rumah PKD. Total 26 kelurahan termasuk di Madyopuro dan Bandungrejosari," ujar Agoes.

Meski demikian, Pemkot Malang berkomitmen untuk secara bertahap membangun rumah PKD di kelurahan-kelurahan agar masyarakat juga bisa aktif memilah dan mengolah sampah. "Targetnya kami tentu akan membangun rumah PKD di seluruh kelurahan yang ada. Harapan kami, tahun 2020 sudah selesai semua," ucapnya.

Menurut Agoes, masalah ketersediaan anggaran juga menjadi faktor pertimbangan pembangunan rumah PKD. Berdasarkan data yang dihimpun MalangTIMES, pada 2016 lalu Pemkot Malang membangun Rumah PKD Gadang dengan anggaran Rp 1,4 miliar. 

Diasumsikan, jika ada 31 rumah PKD lagi yang akan dibangun, maka kebutuhan anggaran minimalnya mencapai Rp 31 miliar. "Anggarannya bisa dari anggaran murni atau perubahan anggaran keuangan (PAK)," terang Agoes.

Keberadaan pusat daur ulang sampah itu, lanjut Agoes, bertujuan untuk memacu kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pihaknya tak pernah berhenti untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.

 "Kami masih terus lakukan sosialisasi. Kami juga sudah mengundang lurah untuk merangkul warganya, utamanya yang belum bekerja yang memiliki semangat untuk menjaga lingkungannya sendiri," ungkap dia. 

Nantinya, warga tersebut akan dibina secara khusus. Kemudian, tenaga teknis tersebut juga akan terjun ke masyarakat untuk melakukan pembinaan. "Ketika masyarakat sudah bisa memilah sampah dan mampu membuat hasil kerajinan, kan lumayan. Bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar," kata Agoes. 

Selain itu, pihaknya juga akan memberdayakan masyarakat supaya sampah dari sumber tidak 100 persen terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). "Dari sumbernya, langsung ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau pusat daur ulang (PDU) yang baru saja dibangun," ujar mantan kasatpol PP Pemkot Malang itu. 

Agoes berharap, adanya peran aktif dari masyarakat bisa mengurangi jumlah residu ke TPA. "Kalau sampah dari sumber ke TPS dipilah dan diolah, sampah sisa residu ke TPA bisa berkurang. Saat ini, di TPA sedang ada pembangunan oleh Kementerian PUPR yang bekerja sama dengan Jerman. Ini upaya kami untuk memaksimalkan umur TPA agar tidak cepat habis," pungkasnya.

End of content

No more pages to load