Malas Bayar Pajak Reklame, Pengusaha-Pengusaha di Malang Nyaris Rugikan Daerah Lebih dari Rp 1 Miliar

Apr 30, 2019 17:12
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (kiri) saat memimpin operasi gabungan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (kiri) saat memimpin operasi gabungan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kembali melakukan operasi gabungan (opsgab) penertiban pajak. Pasalnya, sejumlah pengusaha bandel banyak menunggak pembayaran sumber pendapatan asli daerah (PAD). 

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Bahkan, angka kerugian yang nyaris diderita Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencapai Rp 1 miliar lebih. 

Opsgab hari ini (30/4/2019) dipimpin langsung oleh Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto dengan melibatkan sejumlah elemen. Mulai dari penegak perda yakni Satpol PP Kota Malang, juga unsur perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta aparat polisi militer, dan Polres Malang Kota. 

Ade Herawanto mengungkapkan, opsgab tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan minimal sekali dalam periode tiga bulan. Wajib pajak (WP) yang menjadi sasaran inspeksi mendadak (sidak) tersebut meliputi WP kost, reklame, resto atau rumah makan, serta WP pajak bumi dan bangunan (PBB). "Kali ini ada sekitar 26 titik yang menjadi sasaran opsgab. Jika diakumulasikan, nilai tunggakan mereka lebih dari Rp 1 miliar," ujarnya. 

Umumnya, lanjut Ade, mereka adalah para penunggak pajak daerah yang bandel dan sudah diberikan surat peringatan. Namun, tidak kunjung ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. "Jadi sebelum kami melaksanakan opsgab ini, sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan panggilan pelunasan pajak. Karena tidak mengindahkan maka kami pasang segel," terangnya. 

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Ade mengungkapkan, pihaknya makin giat dan bersemangat mengejar target PAD Rp 500 miliar lebih yang harus terealisasi pada tahun anggaran 2019 ini. "Selain opsgab ini kami juga menggeber operasi rutin setiap hari siang dan malam dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara senyap dengan tim UPL/satgas pajak internal BP2D," tuturnya. 

Dia menambahkan, giat ini bukan semata tindakan represif. Melainkan lebih pada upaya persuasif sebagai pembelajaran bagi masyarakat. "Harapannya agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Serta dalam upaya mengurangi tunggakan dan mengurai piutang Pemkot Malang," urainya.

Karena tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban, tim opsgab langsung melakukan penempelan stiker, banner dan memasang patok di lokasi usaha WP bersangkutan. Segel itu tidak boleh dilepas sebelum WP melakukan pelunasan. Misalnya, di sejumlah pertokoan di Jalan Sutan Shahrir, Kota Malang yang memasang papan-papan reklame besar di area toko mereka. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Pajak reklamepengusaha di malangbp2d kota malangPemkot MalangPendapatan Asli Daerah

Berita Lainnya

Berita

Terbaru