MALANGTIMES - Konflik Yayasan Putera Indonesia Malang (YPIM) yang menyeret Rizfan Abudaeri SE dan Nanik Damayanti, mantan Ketua II dan Bendahara YPIM, saat ini masih terus berlanjut dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang.

Kemarin (29/4/2019), sidang yang berjalan beragendakan mengenai eksepsi atau pembelaan dari terdakwa. Dalam kasus tersebut, kuasa hukum menilai, jika dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait konflik Yayasan Putra Indonesia Malang (YPIM), dinilai kabur dan tidak bisa ditindaklanjuti serta harus dihentikan.

Ditegaskannya, jika perkara tersebut, merupakan murni perkara yang masuk perdata. Dan itu dibuktikan masih adanya sengketa atau gugatan terhadap objek yang sama. Sehingga dari itu, JPU harus melihat dulu direktori salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

"Hal itu juga dibuktikan dengan surat dari Mabes Polri yang menyatakan kasus ini masuk dalam sengketa perdata,” tandas RM Agus Rugiarto kuasa hukum pihak YPI (Yayasan Putra Indonesia ).

Lanjutnya, isi dalam surat tersebut, yakni, terkait perselisihan YPIM dan YPI agar proses penyidikan menunggu putusan kasasi MA. Kedua, agar menerapkan status quo terhadap penerimaan dan penggunaan anggaran serta menunjuk pihak independen.

Lalu, dalam direktori, putusan MA, mengabulkan banding pihak YPIM. Namun dari situ, bukan berarti pihak YPIM menjadi yang sah untuk memiliki yayasan. "Kan PN Malang belum menerima putusan MA terkait perkara ini. Sehingga aneh jika dijadikan perkara pidana. Sangat kabur," bebernya.

Dan yang disayangkan, terkait laporan kliennya mengenai Pasal 167 KUHP, 263 KUHP, 266 KUHP, 372 KUHP dan Pasal 5 UU Yayasan terhadap pengurus YPIM tidak ditindaklanjuti Polres Malang Kota. "Padahal mereka sudah ada ditetapkan sebagai tersangka," paparnya.

Dan pada hari ini (30/4/2019), sidang terkait kasus tersebut kembali berlanjut dengan agenda gugatan dari pihak YPI. Dalam sidang, dijelaskan Agus, jika tahap pembacaan gugatan terdapat sedikit perbaikan mengenai kalimat melawan hukum.

"Tadi juga, majelis hakim minta jika tetap ada upaya mediasi sebelum adanya putusan persidangan. Namun kami minta, jika ada mediasi, yayasan agar dilebur menjadi satu. Bukan dua yayasan. Kalau itu tak diindahkan perkara ini tetap berjalan. Kita ajukan gugatan tentu dengan bukti-bukti," terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum dari pihak YPIM, MS Al Haidari SH mengungkapkan, bahwa surat edaran dari Mahkamah Agung memang ada. Dan di situ perkara perdata memang harus didahulukan. Tetapi terkait pendahuluan itu, berkaitan dengan sengketa kepemilikan.

Dan dalam kasus ini, berkaitan tentang yayasan atau badan penyelenggara dan tidak ada hubungan sengketa kepemilikan.

"Nggak ada hubungannya dengan itu," bebernya.

Memang ada surat edaran Mahkamah Agung. Perkata perdata harus didahulukan. Namun hal itu terkait sengketa kepemilikan.

"Perkara ini adalah tentang yayasan yakni Badan Penyelenggara. Jadi tidak ada hubungannya dengan sengketa kepemilikan," pungkasnya.