Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Malang, Erna Almaghfiroh (Doc MalangTIMES)

Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Malang, Erna Almaghfiroh (Doc MalangTIMES)



MALANGTIMES - Problem pencairan honor bagi petugas pengawas pemilu di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ternyata belum diketahui Bawaslu Kota Malang. 

 Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Malang, Erna Almaghfiroh, ketika dikonfirmasi Malangtimes.com menjelaskan, jika pihaknya saat ini malah belum mendapat laporan perihal adanya pengawas yang belum mendapatkan honor.

"Ndaklah, kita berikan semua, tapi kalau atas nama Mbak Winda belum menerima (honor) saya belum dapat laporan. Malah saya baru dapat laporan ini," jelasnya beberapa saat lalu (28/4/2019).

Lanjutnya, terkait permasalahan honor, dalam setiap kecamatan, terdapat Kepala Sekretariat dari setiap Panwascam yang menangani termasuk kaitan dengan honor. "Dan memang ada beberapa yang kita konfirmasi ada yang dikembalikan karena beberapa hal seperti kekeliruan nomor rekening, ada yang rekeningnya sudah ditutup. Makanya sebagai solusi supaya tidak ribet lagi, maka kita kirimkan lewat wesel, kemungkinan besok melalui wesel itu," bebernya.

"Memang semuanya, utamanya saya meminta untuk mentrasfer semua, tanpa terkecuali honor dari masing-masing pengawas. Namun untuk Mbak Winda belum menerimanya, apakah ia apakah sudah mengirimkan nomor rekening ataukah karena ada permasalahan lain, kita belum dapat laporan," tamba Erna.

Seperti diberitakan sebelumnya, Winda Defiana (30), salah satu petugas pengawas yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Kecamatan Kedungkandang, mengaku belum menerima honor sebagai pengawas pasca selesainya Pemilu 2019.

Padahal ia telah bertugas sejak 15 Maret 2019, dimana mulai masuk dan terdaftar sebagai anggota Panwaslu.dan sampai berakhir tugasnya pada 17 April 2019 lalu, ia belum mendapatkan honor Rp 900 ribu dari kerjanya tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, alasan dari belum cairnya honor tersebut, dijelaskan Winda karena adanya kekurangan dokumen foto Plano DPD pada TPS yang ia awasi yang ia setorkan sebagai laporan. Namun kekurangan tersebut, diungkapn Winda bukan tanpa alasan.

Saat itu ia sudah menjelaskan kepada pihak Panwascam, dimana terdapat permasalahan teknis mengenai tak sempat terfotonya Plano DPD. Meskipun sudah menyampaikan perihal kendala yang dialami, Winda tetap saja diminta untuk mencari foto dokumen yang digunakan untuk lapornya.

"Waktu itu, saya juga sudah menjelaskan, alasannya kenapa nggak bisa foto.  Dan sekarang dari atasan saya mintanya juga tetap foto itu. Sedangkan sekarang sudah nggak bisa foto, kan sudah dikirim ke kelurahan atau kecamatan," pungkas warga Jalan KH Hasyim Ashari, gang 5, Klojen, Kota Malang ini.

 

 

End of content

No more pages to load