MALANGTIMES - Peningkatan kualitas jalan berstatus nasional dan provinsi sejak awal  2019 terus digenjot penyelesaiannya di wilayah Kabupaten Malang. Misalnya yang terlihat di proyek peningkatan jalan Pakisaji-Kepanjen dengan progres yang bisa dikatakan telah selesai dan menyisakan beberapa titik perbaikan ringan saja.

Selain jalan provinsi di Pakisaji-Kepanjen, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Ditjen Bina Marga juga berencana dalam waktu dekat melaksanakan peningkatan kualitas jalan Lawang-Singosari. Itu sebagai bagian dalam menopang program nasional Kawasan Ekonomi Khusus Singosari (KEK Singosari). Rencana peningkatan kualitas jalan di Lawang-Singosari itu titik awalnya ada di sekitar exit tol Malang-Pandaan yang terletak di Kecamatan Lawang.

Hal ini pula dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Romdhoni. Mantan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini menyampaikan mendapat informasi terkait peningkatan kualitas jalan di area tersebut.

“Informasi seperti itu. Setelah selesai di Pakisaji-Kepanjen, BBPJN akan melanjutkan di jalan sepanjang Lawang-Singosari. Rencananya tuntas dalam kurun dua bulan untuk peningkatan di Lawang-Singosari,” kata Romdhoni, Jumat (26/04/2019) kepada MalangTIMES.

Seperti diketahui, pembangunan jalan di Kabupaten Malang terbilang masif. Selain jalan tol, berbagai jalan berstatus nasional dan provinsi terus ditingkatkan kualitasnya. Berbagai pembangunan itu secara langsung mengubah tata ruang dan wilayah Kabupaten Malang. Terutama jaringan jalan yang ada di Kabupaten Malang, sehingga tentunya berbagai pembangunan tersebut patut diimbangi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Sayangnya, menurut Romdhoni, beberapa ruas jalan kabupaten yang terdampak secara langsung dengan pembangunan skala nasional-provinsi masih berstatus jalan kabupaten, walaupun pihaknya sejak beberapa tahun belakangan telah mengajukan adanya perubahan status jalan.

“Ada beberapa jalan lokal milik kabupaten Malang yang seharusnya sudah mengalami peningkatan status menjadi jalan provinsi maupun jalan nasional. Dengan adanya pembangunan strategis nasional, seperti jalan tol Mapan, KEK Singosari, internasionalisasi bandara, maupun terkait Bromo Tengger Semeru,” ujar Romdhoni.

Romdhoni mencontohkan salah satu jalan kabupaten yang seharusnya telah berubah status menjadi jalan provinsi. Yakni yang berada di Pakis. "Sepanjang jalan Pakis seharusnya statusnya sudah naik karena sebagai akses menuju Bandara Abd Saleh yang segera menjadi bandara internasional dan menuju Gunung Bromo yang termasuk dalam KSPN," imbuhnya.

Seperti diketahui, DPUBM Kabupaten Malang, mengajukan 27 perubahan status  ruas jalan, baik secara fungsi dan statusnya sejak  akhir tahun 2017 lalu.  Ke-27 ruas jalan tersebut tersebar di berbagai wilayah,  khususnya di perkotaan dan wilayah wisata bagian selatan. Total panjang jalan yang diusulkan dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi sepanjang  329,660 kilometer (km). 

Sayangnya, usulan perubahan tersebut masih belum mendapatkan jawaban. Sehingga membuat proses sinkronisasi jaringan jalan masih belum bisa dimaksimalkan dengan adanya peningkatan kualitas jalan provinsi dan nasional.

Usulan perubahan status dan fungsi jalan tersebut, menurut Romdhoni, tidak lepas dalam upaya mengimbangi adanya perubahan pola ruang. “Dengan adanya berbagai  pembangunan besar yang memerlukan sistem jaringan jalan yang memadai sesuai fungsinya. Perubahan status jalan diperlukan karena daerah tidak akan mampu untuk menganggarkan seluruh jalan lokal menjadi jalan provinsi dan nasional,” ucapnya.

Padahal, pembangunan kebinamargaan diarahkan untuk mendukung program strategis dari pemerintah pusat. Serta pada tahun ini pula, DPUBM Kabupaten Malang merumuskan peningkatan fungsi dan status jalan lokal atau desa yang ada di Kabupaten Malang. Menjadi jalan berstatus kabupaten dalam menyelaraskan pola ruang jalan strategis di Kabupaten Malang.

“Dengan adanya peningkatan status jalan Kabupaten Malang menjadi jalan provinsi dan nasional, maka kami akan sangat terbantu dalam melakukan perawatan jalan desa yang statusnya segera naik menjadi jalan milik kabupaten,” pungkas Romdhoni.