Para peserta dari PPK dan PP di lingkungan Pemkot Malang saat mengikuti workshop PAM dan Finalisasi Kontrak. (Foto: Humas Pemkot Malang for  MalangTIMES)

Para peserta dari PPK dan PP di lingkungan Pemkot Malang saat mengikuti workshop PAM dan Finalisasi Kontrak. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Pengadaan barang dan jasa pemerintahan kerap menjadi "ladang basah" bagi oknum pejabat tak bertanggung jawab. Untuk meminimalkan main mata antara pejabat dengan rekanan, aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ditekankan untuk melaksanakan mekanisme pre award meeting (PAM). 

Mekanisme PAM merupakan rapat koordinasi antara pembuat komitmen (PPK), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) dan kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP). Rapat itu bertujuan untuk mempersiapkan penunjukan penyedia barang dan jasa. Sehingga, PPK tidak asal menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

"Ibarat akan menikah ada prewedding sebelumnya, sebelum melakukan perikatan kontrak dengan penyedia barang/jasa ini harus ada pre award meeting," ungkap Kabag Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang, R. Widjaja Saleh Putra. Hari ini (25/4/2019) sebanyak 120 PPK dan pejabat pengadaan (PP) di lingkungan Pemkot Malang mengikuti Workshop PAM-SPPBJ dan Finalisasi Kontrak. 

Jaya, sapaan akrabnya, menyampaikan pentingnya PAM dalam pengadaan barang dan jasa. PPK harus melakukan review atas laporan yang dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) atau PP. "Tujuannya memastikan apakah pelaksanaan pemilihannya sesuai dengan prosedurnya," terangnya.

Selain itu, PAM juga memastikan rekanan bisa memenuhi kualifikasi atas proyek yang digarap. "Pemenang pemilihan atau calon penyedia harus dipastikan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini tadi pantas tidak saya berkontrak dengan si-dia," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan, proses PAM memang membutuhkan waktu tersendiri yang membuat kerja PPK, PA/KPA dan Pokja ULP lebih panjang. "Saya meyakini kalau melakukan pekerjaan yang sulit tapi ikhlas itu nilai pahalanya lebih tinggi," ujar Wasto menyemangati peserta workshop.

Ahli Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Fahrurrazi menyampaikan bahwa sebelum menerbitkan SPPBJ, PPK, Pokja Pemilihan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia atau PAM. "PPK, Pokja Pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) diterima oleh PPK," tuturnya. 

End of content

No more pages to load