Suasana pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Suasana pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Rekapitulasi hasil pemungutan suara di Kota Malang ditargetkan rampung per 28 April mendatang. Namun progres penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) masih di kisaran 42 persen. Dari total 57 kelurahan, baru 24 kelurahan yang rampung dihitung ulang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memastikan proses rekapitulasi suara yang dilangsungkan di kantor-kantor kelurahan berjalan aman dan lancar. "Progresnya masih terus berlanjut. Hingga Rabu (24/4/2019) malam yang selesai total 24 dari 57 kelurahan," ujar komisioner Divisi Sosialisasi Organisasi SDM dan Humas KPU Kota Malang Ashari Husen. 

Artinya, lanjut Ashari, proses rekapitulasi masih harus dituntaskan untuk 33 kelurahan pada hari ini (25/4/2019) hingga tiga hari mendatang. Sebab, KPU Kota Malang menargetkan rekapitulasi di tingkat PPK selesai pada 28 April 2019 untuk total 2.365 tempat penghitungan suara (TPS) di Kota Malang. 

"Setelah proses rekapitulasi di tingkat kelurahan tuntas, pada 29-30 April kami akan melakukan pra-rekap," terang Ashari saat ditemui di sela-sela pemantauan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing. "Nantinya, rekapitulasi di KPU akan dimulai pada 5 Mei 2019," sambungnya. 

Terkait kendala selama proses rekapitulasi, Ashari mengungkapkan jika selama ini laporan yang masuk terkait adanya selisih suara di sejumlah TPS. "Kendalanya terkait rekap yang harus  melakukan pembukaan kotak karena ada selisih suara, baik pemilih maupun hasil. Itu yang memperlambat proses rekap di Malang," tuturnya.

Meski demikian, secara umum proses rekapitulasi suara berjalan lancar. Sebab, semua saksi di setiap jenis pemilihan bisa menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK. "Hasil rekapitulasi sesuai data yang ada di TPS sama dengan data milik saksi," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Malang Erna Al Maghfiroh mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pengawasan yang dilakukan selama rekapitulasi. "Masih tetap ada potensi PSU ketika misalnya saat rekapitulasi ditemukan hasil perolehan di plano tidak sama dengan C1 atau surat suara sebenarnya," ujarnya.

Hanya, lanjut Erna, pihaknya tidak bisa memberikan rekomendasi PSU jika laporan diterima setelah 27 April 2019. "Karena dalam undang-undang, sudah ditetapkan batas waktu PSU itu sepuluh hari setelah pemilu. Jika nanti ada ditemukan selisih misalnya, akan masuk jadi catatan saja yang dilaporkan ke pusat. Sudah tidak bisa PSU setelah 27 April," pungkasnya.