MALANGTIMES - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang kembali melayangkan suratpanggilan kepada saksi maupun calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat yang diduga melakukan money politic. Yakni, saksi JA, dan dua caleg orang Tono ST, dan Nur Seto Budi Santoso. 

Tono merupakan Caleg DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Pilihan) II meliputi wilayah Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, dan Turen. 

Sedangkan Nur Seto Budi Santoso merupakan Caleg DPR RI Nur Seto Budi Santoso Dapil V meliputi wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Mereka dipanggil lagi Bawaslu karena mangkir pada panggilan untuk klarifikasi dan pemeriksaan pada kasus money politic. 

Sedianya, mereka harus menghadiri panggilan bawaslu untuk menjalani pemerikaan di Kantor Panwaslu Kecamatan Turen, yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman.  

“Terdapat tiga orang saksi yang kami panggil hari ini (Senin). Ketiganya adalah PJ, KH, dan JA (inisial). Tapi, saksi yang datang cuma dua orang,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva kepada MalangTIMES.com.

Dari ketiga saksi yang dipanggil, terpantau hingga Senin siang saksi dengan inisial JA tidak terlihat di kantor Panwascam Turen. 

“Rencananya besok (Selasa) kami akan melakukan pemanggilan terhadap saksi maupun Caleg terduga kasus money politic. Jika masih tidak memenuhi panggilan, maka akan kami tindak melalui klarifikasi berdasarkan keterangan saksi yang ada,” tegas George.

Ketika ditanyakan akan keterangan saksi terkait kasus ini, George menjawab jika kedua saksi yang dihadirkan menguatkan dugaan politik uang.

“Saksi JA ini merupakan salah satu tim sukses yang membagikan uang kepada calon pemilih,” sambung George.

Seperti yang sudah diberitakan, praktik politik uang ini terjadi di dua Desa yang ada di Kecamatan Turen. 

Diduga pelakunya dilakukan oleh dua oknum Caleg dari kader partai demokrat, melalui tim suksesnya, Selasa (16/4/2019) lalu.

Mereka adalah Caleg DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang Tono ST. 

Pihaknya diketahui terdaftar sebagai Caleg Dapil (Daerah Pilihan) II yang meliputi wilayah Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, dan Turen. 

Selanjutnya, masih dari partai yang sama, Caleg DPR RI Nur Seto Budi Santoso yang terdaftar sebagai Dapil V yang meliputi wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, juga terjerat dalam pusaran kasus money politic.

Pihaknya menambahkan, terungkapnya kasus ini bermula saat saksi JA membagikan uang kepada pemilik warung yang berlokasi di Desa Pagedangan. 

Saat itu, JA membagikan dua buah “amplop” yang ditujukan kepada KH (pemilik warung) beserta istrinya. 

Mengetahui hal ini, saksi dengan inisial PJ menyerahkan barang bukti amplop tersebut ke pengawas desa setempat yang bernama Ansori.

Mendapatkan laporan, Ansori beserta saksi PJ membuntuti sang pemberi mahar (JA). 

Ketika itu, keduanya mendapati jika oknum salah satu timses caleg tersebut, kembali melancarkan aksi di salah satu rumah penduduk lainnya.

Ketika hendak mengabadikan aksi pelanggaran tersebut, dengan cara memvideo dan mengambil gambar, JA beregegas melarikan diri. 

“Dari pendalaman kami, JA juga kedapatan bagi-bagi uang di wilayah Desa Sedayu,” ungkap George saat dimintai keterangan di hadapan awak media.

Jika hingga besok JA dan kedua terduga Caleg yang melakukan pelanggaran masih mangkir dari panggilan, maka dipastikan, Bawaslu bakal mengambil tindakan dengan membawanya ke ranah hukum. 

Yakni sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Tersangka money politic dapat dipenjara maksimal empat tahun dan denda 48 juta,” pungkasnya.