Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa saat ditemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa saat ditemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang bakal menambah daftar rekomendasi tempat pemungutan suara (TPS) yang harus melaksanakan coblosan ulang. 

Jika sebelumnya ada dua TPS, satu TPS lagi terindikasi yang kedapatan salah administrasi. 

Indikasinya, ada sejumlah pemilih luar kota yang menggunakan hak pilih di TPS 17 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen tanpa disertai form A5 atau pindah pilih.

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman bukti untuk mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). 

"Informasi awalnya masih terkait penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh warga luar kota tanpa pakai form A5. Ada tiga orang pemilih di TPS 17 Kelurahan Sukoharjo," ujar Alim.

Alim mengaku belum mengetahui apakah tiga warga luar kota itu mendapat lima atau hanya dua surat suara. 

"Berdasarkan hasil penelitian di masing-masing kecamatan ditemukan kesalahan administrasi itu," terangnya. 

Bawaslu Kota Malang juga memanggil empat saksi terkait. Yakni dari unsur KPPS, PTPS, Panwas Kelurahan, serta Ketua PPS setempat.

"Harapannya kami mendapatkan gambaran yang utuh terhadap kejadian tersebut. Setelah itu, kami akan melakukan sidang pleno untuk menentukan rekomendasi apakah dilakukan PSU atau tidak," sebutnya.

Alim belum mengetahui apakah ada kemungkinan rekomendasi PSU lain. 

Pasalnya, saat ini rekapitulasi di tingkat PPK masih berlangsung. 

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan PSU untuk TPS 09 Kelurahan Bunulrejo dan TPS 14 Kelurahan Penanggungan.

Bawaslu merekomendasi KPPS TPS 09 Bunulrejo melakukan PSU terhadap pemilihan yang terkategori 3 surat suara. 

Yakni pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) serta DPRD Kota Malang.

Sementara untuk KPPS TPS 14 Penanggungan, PSU dilakukan untuk seluruh pemilihan. Termasuk Pilpres RI dan pemilihan DPD RI.

End of content

No more pages to load