Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Malang Erna Al Maghfiroh saat ditemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Malang Erna Al Maghfiroh saat ditemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Kabar duka meninggalnya sejumlah petugas yang turut mengawal jalannya Pilpres dan Pileg 2019 menjadi catatan tersendiri. Terlebih fakta bahwa petugas di lapangan tidak dilindungi asuransi saat melakoni pekerjaan yang berisiko tinggi.

Karena itulah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang telah melakukan tindakan antisipasi sebelum berlangsungnya pesta demokrasi.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Malang Erna Al Maghfiroh mengungkapkan, pihaknya melakukan antisipasi atas risiko kecelakaan dan kematian bagi anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan dan kelurahan. "Total ada 72 panwascam dan panwaskel yang kami ikutkan asuransi," ujar Erna. 

Rinciannya yakni 15 orang panwas kecamatan dan 57 panwas kelurahan sesuai jumlah wilayah administratif di Kota Pendidikan itu. Menurut Erna, para petugas didaftarkan dalam asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. "Kami ikutkan BPJS Ketenagakerjaan untuk risiko kecelakaan kerja dan kematian," tuturnya.

Pemberian asuransi itu, lanjut Erna, bukan tanpa alasan. Pasalnya, kerja lapangan yang mereka lalukan dinilai memiliki risiko tinggi. "Panwas kan pekerjaannya di lapangan. Kita nggak tahu kalau pengawasan sampai tengah malam, barangkali ada apa-apa baik fisik maupun psikis," sebutnya.

Ditambah lagi, pihak Bawaslu Kota Malang memiliki pengalaman soal panwas yang mengalami kecelakaan kerja tanpa adanya jaminan asuransi. "Kami melihat pekerjaan berat dan penuh risiko. Sebelum mengajukan, dulu pengalaman ada kejadian. Ada pamwaskel kena bambu saat pembersihan APK (alat peraga kampanye) sampai infeksi. Biaya yang dikeluarkan untuk berobat tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan," sebutnya. 

Oleh karena itu, untuk penyelenggaraan Pemilu serentak tahun ini pihak Bawaslu berinisiatif mengasuransikan panwascam dan pamwaskel. Karena sifatnya inisiatif, dana yang digunakan untuk asuransi itu bukan dari anggaran negara. Untuk mengover 72 orang, pihaknya mengeluarkan dana sebesar Rp 1,5 juta. "Kami, komisioner patungan. Ada yang Rp 400-300 ribu sebagai bentuk kepedulian kami. Karena nggak ada anggaran dari negara untuk itu," paparnya. 

Sebenarnya, lanjut Erna, pihak dari Bawaslu Jawa Timur dulu berupaya mengajukan anggaran untuk asuransi jiwa. "Tapi dari negara belum disetujui anggarannya. Akhirnya, masing-masing kabupaten/kota punya inisiatif sendiri. Kami belum tahu daerah lain ada atau tidak dan untuk Kota Malang sendiri baru kali ini ada," urainya. 

Erna mengungkap, pihak Bawaslu Kota Malang bekerja sama atas nama lembaga dengan BPJS Ketenagakerjaan Malang. Asuransi tersebut, mulai ketika penetapan sebagai anggota panwaslu. "Jadi mulai Desember 2018 sampai SK tugas habis pada Juni 2019 mendatang, sekitar 7 bulan," sebutnya.

Jadi ketika ada kecelakaan kerja, Bawaslu akan membuat laporan dan kronologi kejadian. Setelah ada proses klarifikasi, asuransi bisa dicairkan. "Sudah by name by address dan mereka diberi kartunya. Setelah masa kerja selesai, kami laporkan ke BPJS dan nanti diserahkan ke teman-teman panwaslu kalau mau melanjutkan asuransi secara mandiri atau dihentikan," sebutnya. 

Erna bersyukur, hingga saat ini belum ada petugas yang mengajukan klaim. "Belum ada klaim, semoga tidak ada. Tapi faktanya, ada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal, dugaannya kelelahan. Masalah asuransi ini harus menjadi perhatian ke depan," pungkasnya. 

End of content

No more pages to load