Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara saat menemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara saat menemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan nomor urut 02 Prabowo Subianto bersama pasangan calon wakil presiden (cawapres) masing-masing dipastikan bakal kembali berebut suara di Kota Malang. Pasalnya, Bawaslu Kota Malang memastikan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres 2019 di TPS 14 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara mengungkapkan, setidaknya ada 294 pemilih yang bakal mencoblos ulang Pilpres RI di Kota Pendidikan itu. "Untuk di TPS 14 Penanggungan, terdata ada 266 jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan 28 orang dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)," tuturnya, hari ini (20/4/2019). 

Dari 28 DPTb itu, lanjutnya, ada delapan pemilih yang bermasalah. Semuanya bukan merupakan warga setempat atau pemilih yang tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. "Jadi mereka menggunakan e-KTP sedangkan ketentuannya, e-KTP itu bisa masuk DPK (Daftar Pemilih Khusus) sesuai atau berbasis pada domisili alamat KTP tersebut. Ini KTP luar Kota Malang semua dan mereka semua dapat 5 surat suara," paparnya.

"Jadi dipastikan hasil pungut hitung yang dilakukan pada 17 April lalu batal demi hukum. Kan tidak bisa diketahui mana yang milik 8 pemilih itu, sehingga harus diulang semua baik Pilpres maupun Pileg-nya," terang pria berkaca mata itu. Meski demikian, Hamdan menyebut tidak ada unsur kecurangan dalam kasus tersebut. "Murni karena kurang teliti atau ada kesalahan administrasi," tambahnya. 

Dia menjelaskan, ketidaktelitian tersebut bisa jadi dipengaruhi kondisi di lapangan ketika proses pemungutan suara. "Daerah kampus seperti di Kota Malang ini kan banyak pendatang atau orang-orang luar kota yang bisa memilih di sini sesuai prosedur. Berhubung ini pemilu serentak, petugas KPPS kecolongan lah istilahnya, karena kondisi di lapangan," sebutnya.

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa menambahkan, pihaknya akan segera menerbitkan rekomendasi PSU untuk TPS 04 Penanggungan. "Rekomendasi ini nantinya harus dijalankan dan ditindaklanjuti. Tidak bisa diabaikan, ada sanksinya jika KPU tidak melakukan PSU sesuai rekomendasi," tegasnya.

Menurut Alim, kesalahan administrasi tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 372 ayat 2 huruf d. "Ada klausul, jika ditemukan hasil pencermatan dari Pengawas TPS bisa sebagai dasar mengusulkan PSU. Kami juga sudah sampaikan ke provinsi dan minta pertimbangan," ujarnya.

Mengenai potensi adanya keengganan masyarakat melakukan pencoblosan ulang, Alim menyebut bahwa hal itu di luar kewenangan Bawaslu. "Tugas kami mengawasi saja. Tentu nanti dari KPU yang lebih detail soal PSU," pungkasnya. 

End of content

No more pages to load