MALANGTIMES - Meski berjalan aman dan damai, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 di Kota Malang bisa dibilang tak berjalan mulus. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang menemukan adanya potensi pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa menyebut, potensi PSU tersebut disebabkan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). "Potensinya ada dua (TPS yang PSU). Satu di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing dan satunya di Kecamatan Klojen," ujar Alim saat ditemui MalangTIMES.com, hari ini (19/4/2019). 

Alim menguraikan, untuk kesalahan yang terjadi di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo terkait dengan pemberian surat suara. KPPS setempat tidak membedakan surat suara bagi warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dengan pemilih tambahan (DPTb). 

Akibatnya, warga dari luar Malang Raya yang masuk dalam DPTb tetap mendapatkan lima lembar surat suara. Seharusnya, para pendatang itu hanya menerima surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan DPD saja. Namun KPPS juga memberikan surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi Jatim dan juga DPRD Kota Malang. "Ada enam pemilih tambahan yang di sana," terangnya.

"Kejadiannya sekitar pukul 08.00 WIB (saat hari pemilihan, Rabu (17/4/2019) dan Ketua KPPS baru menyadari kekeliruan itu pukul 10.00 WIB. Mereka lapor ke pengawas TPS (PTPS) lalu dicatat di lembar pengawasan," tuturnya. 

Alim menduga, kesalahan administrasi itu karena unsur human error. Namun, saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Bawaslu Kota Malang juga memanggil empat saksi terkait. Yakni dari unsur KPPS, PTPS, Panwas Kelurahan, serta Ketua PPS Bunulrejo. "Harapannya kami mendapatkan gambaran yang utuh terhadap kejadian tersebut. Setelah itu, kami akan melakukan sidang pleno untuk menentukan rekomendasi apakah dilakukan PSU atau tidak," sebutnya. 

Sementara untuk potensi PSU salah satu TPS di Kecamatan Klojen, Alim belum menjelaskan secara detail lokasi kejadian. Pihak Bawaslu juga terus melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. "Datanya masih kami minta, masih belum jelas. Informasi awal, ada pemilih yang pakai e-KTP tapi dia bukan warga setempat. Masih kami gali detailnya. Jumlahnya juga belum ada, tapi tidak sampai puluhan orang," pungkas Alim.