Ilustrasi warga Kota Malang saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat hari pencoblosan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi warga Kota Malang saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat hari pencoblosan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang belum memastikan soal wacana pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu tempat pemungutan suara (TPS).  Hal tersebut berkaitan dengan informasi adanya kesalahan pemberian surat suara pada pemilih saat pencoblosan, Rabu (17/4/2019) lalu. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang menerima laporan soal pelaksanaan pencoblosan yang tidak sesuai mekanisme di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing. Kesalahan yang diduga terjadi yakni kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di salah satu TPS tidak membedakan surat suara bagi warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dengan pemilih tambahan (DPTb). 

Akibatnya, warga dari luar Malang Raya yang masuk dalam DPTb tetap mendapatkan lima lembar surat suara. Seharusnya, para pendatang itu hanya menerima surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan DPD saja. Namun KPPS juga memberikan surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi Jatim, dan DPRD Kota Malang. 

Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Malang Deny Rachmat Bachtiar mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Malang. "Kami masih menunggu Bawaslu Kota Malang. Tentunya ada tahapan-tahapan sebelum memutuskan apakah ada PSU atau tidak," ujarnya. 

Dia juga belum menyebut secara rinci TPS yang diindikasikan ada kesalahan mekanisme itu. Untuk diketahui, di Kecamatan Blimbing terdapat 504 TPS untuk 131.596 pemilih. Sedangkan menurut Bawaslu Jawa Timur, terdapat sekitar 9 TPS di Jatim yang berpotensi  PSU. Selain satu TPS di Kota Malang, juga ada di Surabaya, Sumenep, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Mojokerjo, Gresik dan Ponorogo.