Relatif Aman, Rekapitulasi Suara di PPK Diprediksi Selesai Awal Mei

MALANGTIMES - Monitoring proses rekapitulasi suara terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Saat ini, persiapan penghitungan ulang hasil Pilpres dan Pileg 2019 tengah dilakukan di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Proses tersebut diprediksi bakal selesai awal Mei mendatang. 

Ketua KPU Kota Malang Zaenudin mengungkapkan bahwa di wilayah tersebut, rata-rata ada 400 TPS per kecamatan. "Dengan kondisi itu, diperkirakan proses rekapitulasi suara di PPK akan selesai lebih kurang 10 hari. Sehingga, di awal Mei itu bisa direkap di KPU," papar Zaenudin.

Ia menambahkan, sejauh ini masih belum menerima laporan terkait permasalahan rekapitulasi suara. KPU pun terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang untuk memantau pengawasan rekapitulasi. 

Zaenudin menilai, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di kota pendidikan itu relatif aman. "Sampai hari ini belum terima laporan ada masalah, tetapi kami terus koordinasi dengan bawaslu soal kejadian-kejadian di TPS. Saling buka aturan main, sehingga kalau ada potensi kerawanan bisa dideteksi dini," tegasnya.

Seperti diketahui, proses pencoblosan kemarin (17/4/2019) sempat diwarnai aksi protes mahasiswa pendatang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di kawasan Kecamatan Lowokwaru. Sejumlah mahasiswa ditolak oleh KPPS lantaran tidak memilik form A5. 

Menurut Zaenudin, sebelumnya pihak KPU sudah mengidentifikasi titik-titik yang masuk zona kerawanan dan cegah dini. "Karena potensi kerawanan itu, kami membuat dua satgas. Yang pertama untuk mengantisipasi Kecamatan Lowokwaru yang terdapat 8 ribu pemilih tambahan, serta satgas kedua untuk antisipasi kecamatan lainnya," tuturnya, hari ini (18/4/2019) saat ditemui di kantor KPU Kota Malang, di Jalan Bantaran.

Dia menegaskan, polemik di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru telah selesai. KPU sudah memberikan pemahaman kepada sejumlah mahasiswa yang protes lantaran tidak dapat mencoblos. "Mereka belum mengurus pindah pilih, jadi tidak bisa. Kami jelaskan aturan pasca putusan MK, dan mereka menerima. Tapi kejadian tersebut nantinya juga akan masuk laporan ke KPU Provinsi Jatim," pungkasnya. 

Top