Surat Pembatalan Tim Pemantauan Pemilu Kota Malang (Istimewa).

Surat Pembatalan Tim Pemantauan Pemilu Kota Malang (Istimewa).



MALANGTIMES - Sebagaimana amanat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat Nomor 270/6082/SJ dan bersifat segera, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten didiimbau untuk membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah.

Tim pemantau tersebut dibentuk dengan tugas melakukan pemantauan terhadap beberapa hal yang dapat menganggu tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Kemudian melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Kemendagri.

Menanggapi surat edaran tersebut, Bakesbangpol di setiap daerah tanpa kecuali Kota Malang telah membentuk tim Pemantau Perkembangan Politik. Sekitar 200 orang diundang dalam agenda pembekalan petugas pemantau lapangan di Kantor Bakesbangpol, Sabtu (13/4/2019) lalu.

Undangan tertanggal 10 April 2019 itu pun diberikan oleh Bakesbangpol Kota Malang dan ditujukan kepada lurah se Kota Malang serta ditandatangani Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Malang. Namun H-1 Pemilu, tepatnya Senin (15/4/2019), tim tersebut dibubarkan melalui surat Nomor 270/1648/35.73.406/2019.

Dalam surat yang ditujukan kepada lurah se Kota Malang itu disampaikan jika permohonan personel untuk pelaksanaan Pemilu 2018 dibatalkan. Sehingga setiap hak dan tanggungjawab yang melekat pada personel petugas Pemantauan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Malang dinyatakan gugur.

"Sabtu lalu kami diundang Bimtek sampai sore. Tiba-tiba Senin kemarin tim dibubarkan, pembubaran hanya melalui kelurahan dan kami tidak lagi diundang ke Bakesbangpol. Tanpa ada penjelasan dari pihak pemerintah alasan pembubaran," terang salah seorang tim pemantauan yang tak mau disebutkan namanya pada MalangTIMES.

Dia pun masih bertanya - tanya sampai sekarang terkait alasan pembubaran yang ia nilai hanya sepihak itu. Padahal sebelumnya Bakesbangpol telah mengundang dan melakukan sosialisasi untuk melakukan pengawasan dalam proses Pemilu 2019.

Sementara itu, Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Malang Supriyadi menjelaskan, pembubaran tim pengawasan itu dilatarbelakangi beberapa hal. Diantaranya adanya persepsi berbeda yang timbul dari dalam tim pemantauan sendiri.

"Ada oknum yang merasa tim pemantau ini juga sebagai tim pengawas. Padahal pengawasan itu tugasnya Bawaslu, sedangkan tim pemantau yang kami bentuk tugasnya hanya sekedar memantau saja," jelas pria yang akrab disapa Priyadi tersebut.

Kesalahpahaman dari dalam diri tim pemantau itu menurutnya sempat membuat resistensi. Sehingga jika terus dilanjutkan ditakutkan dapat berpengaruh besar dalam proses Pemilu 2019.

"Selain itu ada oknum yang memanfaatkan posisi sebagai pemantau untuk kepentingan lain, dan itu dinilai sangat berbahaya. Sehingga kami putuskan untuk membubarkan tim tersebut," jelasnya.

Pembubaran tim pemantauan itu menurutnya dinilai paling tepat. Karena pihaknya tak ingin menciderai proses Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak. Sementara untuk anggaran yang ditetapkan tidak akan digunakan.

"Anggaran tidak akan kami gunakan, sebagaimana tim yang telah dibubarkan. Saat ini kami melakukan tugas pemantauan dengan personel internal Bakesbangpol," pungkasnya.

Sebagai informasi, setiap kelurahan di Kota Malang sebelumnya telah merekrut sekitar empat hingga lima orang yang bertugas sebagai tim pemantau. 

End of content

No more pages to load