MALANGTIMES - Salah satu fakta yang ditunjukkan dalam film dokumenter Sexy Killers adalah kalahnya masyarakat yang menggugat perusahaan tambang.

Masyarakat, diperlihatkan melakukan gugatan namun kemudian di-NO. Artinya, gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan. Itu berarti masyarakat kalah.

Lantas mengapa bisa seperti itu? Kemudian apa yang bisa dilakukan masyarakat terdampak yang mengalami kerugian akibat adanya PLTU batu bara yang merusak lingkungan, kesehatan, dan merugikan mereka?

Dijelaskan Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) DR. Susianto,S.H.,M.Hum.,CLA, terdapat dua jenis sanksi yang didapat perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran. Dua sanksi tersebut ialah sanksi administrasi dan sanksi perdata.

"Ada sanksi administrasinya. Jadi kalau dia tetap melakukan pelanggaran maka alternatif terakhir izin harus dicabut," ujarnya.

Akan tetapi, dipaparkan oleh Susianto bahwa pengusaha tidak kalah pintar. Apabila izin dicabut pengusaha yang nakal akan mengajukan izin baru dengan nama perusahaan yang berbeda namun dengan lokasi yang sama.

Sanksi yang kedua adalah sanksi perdata. Di sini, masyarakat yang menjadi korban bisa mengajukan class action atau gugatan kelompok. Namun, fakta yang terekam dalam Sexy Killers justru gugatan masyarakat ditolak.

Nah, kalau sudah begini, menurut Susianto, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa bertindak dengan mengajukan legal standing.

"Jadi kalau masyarakat dikalahkan harusnya teman-teman LSM atau NGO bisa mengajukan gugatan legal standing," papar mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tersebut.

Ia menegaskan, perusahaan tambang harus berkomitmen dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara perusahaan yang sudah melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, harus dipidana.

"Kalau perusahaan sudah melakukan perusakan dan pencemaran maka direktur penanggung jawab, direksi perusahaan itu, harus dipidana. Itu secara hukum yang harus dilakukan," tandasnya.