MALANGTIMES - Kebutuhan melakukan integralistik pelayanan perizinan menjadi urgen untuk segera diwujudkan. Pasalnya, di era yang semakin cepat, kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan perizinan dari pemerintah yang optimal, sederhana, efektif dan efisien. 

Tidak bisa lagi ditunda-tunda. Pelayanan perizinan satu pintu menjadi syarat dalam menjawab tantangan perubahan yang cepat dewasa ini.
Hal ini pula yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di tahun 2019. Dimana, walau Pemkab Malang telah memiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tapi beberapa proses perizinan masih harus melalui beberapa pintu kedinasan.

"Sampai saat ini memang pelayanan perizinan belum satu pintu. Karena implementasinya perizinan masih mensyaratkan adanya rekomendasi dari dinas-dinas terkait," kata Iriantoro kepada MalangTIMES, beberapa waktu lalu, di rung kerjanya.

Iriantoro mencontohkan mengenai perizinan terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL), misalnya yang membutuhkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dimana DPMPTSP baru bisa memproses izin tersebut bila sudah menerima rekomendasi dari DLH. Pun dengan beberapa perizinan lainnya yang terkait pertanian maupun pembangunan infrastruktur yang secara regulasi membutuhkan rekomendasi dinas terkait.

Padahal, lanjut Iriantoro, masyarakat inginnya cepat dalam memproses perizinan. "Dan tahunya masyarakat, urusan tersebut ada di pihak kita," ujarnya.
Kondisi ini yang kemudian coba untuk di pecahkan oleh Pemkab Malang, melalui rencana pembangunan kantor bersama di area stadion Kanjuruhan, Kepanjen. Dimana, nantinya seluruh pelayanan perizinan akan berlokasi di kantor tersebut dan benar-benar mewujudkan pelayanan satu pintu.

"Rencananya pembangunan akan dilaksanakan tahun 2019 ini. Dimana nantinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang jadi leading sektor pembangunannya," ujar Iriantoro yang juga menegaskan nantinya DPMPTSP lebih fokus pada sektor penanaman modal.

Harapan besar DPMPTSP Kabupaten Malang memberikan pelayanan satu pintu dalam perizinan. Selain dengan adanya pembangunan kantor bersama, juga rutin melakukan berbagai koordinasi dengan pihak DPRD Kabupaten Malang. Dimana, untuk benar-benar mewujudkan harapan besar tersebut, beberapa regulasi daerah memang perlu menaunginya.

"Regulasi tentunya menjadi penting dalam persoalan ini. Sehingga apa yang kita harapkan dalam memberikan pelayanan perizinan benar-benar sesuai ekspektasi masyarakat," ucap Iriantoro.

Disinggung pelayanan DPMPTSP Kabupaten Malang sampai saat ini, Irianto menegaskan telah berjalan dengan baik. Dimana, pihaknya telah berada di rel yang benar dan sesuai regulasi yang ada. Sehingga, untuk proses pelayanan perizinan bisa diselesaikan secepat mungkin.
"1 jam perizinan bisa selesai kalau seluruh syarat lengkap," pungkasnya