Ilustrasi SLF (Istimewa)

Ilustrasi SLF (Istimewa)



MALANGTIMES - Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF), bukan hanya wajib dimiliki oleh gedung-gedung besar saja. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, seluruh hunian, termasuk rumah di kawasan perumahan, wajib miliki sertifikat laik fungsi (SLF).

Terkait hal tersebut, para pengembang perumahan khususnya perumahan yang bersubsidi juga wajib memiliki SLF.

"Sekarang Kementrian PU untuk rumah bersubsidi, selain IMB maupun sertifikat yang ketiga harus ada SLF. Sehingga hal itu bisa memastikan jika rumah bersubsidi benar-benar layak untuk dihuni. Saat akad kredit juga mensyaratkan SLF oleh pihak bank," jelas Kasi Bangunan Gedung, Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Malang, Sahabuddin beberapa waktu lalu

Aturan terkait bangunan hunian wajib ber-SLF sudah ada lama disahkan. 

Namun selama ini memang masih banyak masyarakat yang menyepelekan dan beranggapan jika hal tersebut belum terlalu penting.

"Sudah melakukan penekanan pas sosialisasi di provinsi saat itu, dan memang setelah itu sudah ada beberapa pengembang perumahan yang mengajukan SLF, dan sempat kami proses tahun 2018, karena bank mensyaratkan SLF. Dan  ada sekitar 10 an rumah yang kami periksa dulu," jelasnya.

"Masyarakat juga harus paham jika SLF menjamin keandalan bangunannya. Sehingga kualitasnya terjamin. Dan masyarakat juga tidak dirugikan saat membeli rumah. Misalnya jika digambar rangkanya alumunium, tapi kemudian diganti kayu nah itu kan sudah nggak sesuai, nggak layak. Makanya dengan adanya SLF menghindari hal tersebut," tambahnya.

Dan sejauh ini, untuk di Kota Malang, memang masih minim pengembang yang mengajukan SLF. 

Hal itu bisa disebabkan karena banyak pengembang belum mengetahui aturan tersebut.

"Makanya pada saat sosialisasi, kami memang belum mengundang pengembangnya yang cukup banyak. Saat sosialisasi kami undang asosiasi perumahan seperti Apersi (Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi), Real Estate Indonesia (REI), dengan harapan agar mereka bisa menyebarkan atau melakukan sosialisasi secara interen. Sebab kalau harus memanggil semua masih terdapat keterbatasan," bebernya.

Proses kepengurusan SLF bagi hunian sederhana tidaklah sulit. Para pengembang dapat membuat pengajuan dan akan diproses oleh pihak DPUPR. 

Ketika dalam tahap verifikasi lapangan terdapat beberapa kekurangan, pengembang wajib segera menyelesaikan.

End of content

No more pages to load