MALANGTIMES - Untuk memaksimalkan retribusi guna menambah pendapatan asli daerah (PAD), akhirnya Pemkot Batu punya dua peraturan daerah (perda). Dua perda itu tentang metrologi legal dan retribusi pelayanan tera daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, perda tera ulang ini nantinya bertujuan untuk melindungi konsumen dan pedagang agar mendapat kepastian jual beli yang sesuai dengan berat barang.  Sedangkan  perda pengolaan aset bertujuan agar penggunaan barang milik daerah optimal untuk pemanfaatan yang menghasilkan pendapatan daerah.

"Dua perda ini nantinya untuk melindungi dan menjamin kepentingan konsumen agar betul-betul mendapat hak sesuai takaran.  Perda ini nantinya bisa menambah retribusi PAD di Kota Batu," kata Dewanti.

Pada tahun 2018 lalu, Pemkot Batu mampu mencatat PAD sejumlah Rp 153 miliar. "Karena itu, dengan ditetapkan dua perda ini agar bisa melampui PAD tahun sebelumnya," imbuhnya. 

Untuk perda pengelolaan aset daerah, Dewanti mengatakan nantinya aset yang dimiliki oleh Pemkot Batu tidak disalahgunakan. Sehingga perlu ada transparansi dalam pengelolaannya.

"Dengan adanya perda ini, kami ingin aset milik Pemkot Batu tercatat dengan jelas dan transparan. Sehingga setiap pemanfaatan juga bisa meningkatkan PAD," tambah istri Eddy Rumpoko ini.

Ya hingga saat ini memang ada beberapa aset. misalnya gedung, yang belum dimanfaatkan. Padahal jika segera dimanfaatkan, gedung itu bisa memberikan PAD.  Gedung yang belum termanfaatkan misalnya berada di Jalan Kartini area Alun-Alun Kota Batu sertaJalan Raya Bukit Berbunga di  Desa Sidomulyo Kecamatan Batu.