Budiman Sudjatmiko tangkis klaim Prabowo sebagai inisiator UU Desa. (gesturi)

Budiman Sudjatmiko tangkis klaim Prabowo sebagai inisiator UU Desa. (gesturi)



MALANGTIMES - Debat kelima pasangan calon (paslon) capres dan cawapres terus bergulir di masyarakat. Khususnya terkait pernyataan penutup Prabowo Subianto terkait Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014.

Prabowo menyampaikan dirinya merupakan salah satu inisiator lahirnya UU desa tersebut. Bahkan, capres nomor urut 02 ini menegaskan jangan mempolitisasu UU desa. "Hanya untuk keterangan bahwa UU desa itu sudah ada sebelum Bapak (Jokowi)  jadi presiden dan salah satu inisiatornya saya selaku ketua HKTI. Itu adalah hak rakyat dan tak perlu dipolitisasi,” kata Prabowo dalam sesi penutup debat, Sabtu (13/04/2019) malam.

Pernyataan itulah yang akhirnya mendapatkan reaksi luas dalam masyarakat. Khususnya dari mantan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko. Politisi PDI-Perjuangan ini secara tegas menolak klaim Prabowo terkait bagian dalam lahirnya UU desa.

"Tidak ada. Inisiatif pun bukan. Pendapat tertulisnya pun tak ada di notulen RDPU (rapat dengar pendapat umum). Kok maksa banget sih?" tulis Budiman melalui akun Twitter-nya @bueimandjatmiko, Minggu (14/04/2019).

Budiman juga menegaskan bahwa dirinya yang waktu itu sebagai wakil ketua panitia khusus rancangan UU desa tidak pernah mendengar atau menerima demonstran atau delegasi HKTI yang diketuai Prabowo. "Gak pernah dengar..gak ada dlm notulensi RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) atau menerima demonstran atau delegasi HKTI yg diketuai pak Prabowo saat itu mengajukan usulan satu kalimat pun ke Pansus [email protected]," ujarnya menyikapi klaim Prabowo serta beberapa akun yang membenarkan pernyataan capres 02.

Dari kronologi lahirnya UU desa yang sampai saat ini negara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 257 triliun untuk 74.900 desa se-Indonesia, Budiman menceritakan atas dorongan 40.000 kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi Februari 2010 di gedung DPR dan lapangan Monas. Setelah aksi demo tersebut, akhirnya DPR sepakat memasukkan RUU desa ke dalam prolegnas serta ditindaklanjuti Budiman bersama Priyo Budi Santoso (waketum DPR kala itu) untuk turun ke berbagai daerah guna mendengarkan aspirasi dan keinginan para kepala desa.

"Dari proses itu, DPR membentuk pansus RUU desa dengan Achmad Muqowam sebagai ketua pansus. Sementara saya beserta Chatibul Umam Wiranu dari Fraksi Demokrat dan Ibnu Munzir dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua pansus," ungkapnya.

Budiman pun menegaskan ulang selama pembahasan RUU desa di DPR, pansus tidak pernah mendengarkan opini, masukan, atau usulan dari Prabowo hingga UU desa disahkan pada Desember 2013. 

Penjelasan Budiman tersebut mendapatkan reaksi juga dari warganet. Misalnya, seperti yang disampaikan oleh M. Fakhry Alamudi melalui @mfalamudi yang mengatakan: "mendadak lu jadi formalistik ya Bud, proses panjang UU desa lu sederhanakan dengan RDPU. Emang nya ada RDPU tanpa proses panjang sebelum nya..????". Komentar tersebut dijawab pendek oleh Budiman. "Gak ada Prabowo..Jangan maksa," tulisnya.

Indra J. Piliang juga mengatakan kepada Budiman terkait hal tersebut. "Bro @budimandjatmiko, aku waktu itu Wasekjen DPP HKTI yang dipimpin Pak Prabowo. Dewan Pimpinan Nasional HKTI terdiri dari politisi lintas partai, tmsk yang menjadi anggota DPR RI. Seingatku, DPN HKTI lakukan sjmlh studi banding utk kasih input ke RUU Desa," ujarnya yang juga dijawab singkat Budiman. "Notulen RDPU ada di @DPR_RI. Silakan dicek," tulis Budiman.

 

End of content

No more pages to load