BABS menciptakan berbagai kondisi penyakit pada manusia dan lingkungan hidup. Duta tinju tinja pernah jadi solusi. (liputan6)

BABS menciptakan berbagai kondisi penyakit pada manusia dan lingkungan hidup. Duta tinju tinja pernah jadi solusi. (liputan6)



MALANGTIMES - Kompleksitas persoalan terkait sanitasi bukan hanya dirasakan di Kabupaten Malang. Tapi masalah itu hampir melanda di berbagai daerah lainnya.

 Hal ini pula yang membuat harapan pemerintah pusat, yang telah menberi target penuntasan 100 persen terkait sanitasi pada tahun 2019, dimungkinkan tidak akan tercapai dengan progres sanitasi Indonesia sekitar 67,9 persen. Kompleksitas dalam mewujudkan program 100 persen sanitasi bahkan sempat menjadi perdebatan panas tahun 2019 ini. 

Persoalan air minum, permukiman kumuh dan sanitasi atau dikenal dengan program 100 0 100 mendapat kritik tajam dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Kritik tersebut terkait target dan realisasi program 100 0 100 yang masih jauh dari ekspektasi. 

"Capaian akses sanitasi Indonesia merupakan terburuk di 10 negara ASEAN. Capaiannya hanya 67,9 persen. Juga akses air minum yang aman merupakan yang terburuk kedua di ASEAN dengan capaian 72 persen," ucap Gamal Albinsaid seperti dilansir tempo.co beberapa bulan lalu.

Dengan capaian tersebut, berbagai daerah melalui Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) menggenjot target 100 persen sanitasi. Walaupun tidak selesai di tahun 2019 ini, tapi molor menjadi tahun 2020 datang. 

"Bicara sanitasi bukan hanya membangun infrastrukturnya saja. Tapi juga terkait kesadaran untuk mengubah paradigma masyarakat terkait sanitasi. Khususnya, terkait buang air besar sembarangan (BABS). Jadi, bicara sanitasi adalah bicara integral antara penyediaan infrastruktur dan kesadaran masyarakat," kata Wahyu Hidayat, kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Minggu (14/04/2019).

Kompleksitas dalam sanitasi itulah yang tahun 2019 ini terus ditingkatkan di Kabupaten Malang. Bahkan, sinergitas OPD dalam menuntaskan BABS semakin dikuatkan. Target adanya penambahan prosentase di tahun 2019 juga telah dicanangkan. Yakni, bisa mencapai angka 90 persen. Atau naik sekitar 8 persen dari tahun 2018 lalu yang mencapai angka 82 persen.

Hal ini dibenarkan juga oleh Wahyu yang mengatakan, tahun 2019 ini pihaknya menargetkan adanya peningkatan indek BABS atau open defecation free (ODF). "Kami upayakan maksimal  tahun ini masalah sanitasi, khususnya terkait BABS, bisa mencapai 90 persen. Sehingga tahun depan, sisanya bisa segera dituntaskan," ujar doktor ilmu sosial ini.

Wahyu melanjutkan, pihaknya juga mengakui bahwa bebas BABS bukan perkara mudah dikarenakan menyangkut kebiasaan dalam masyarakat yang masih dijalankan sampai saat ini. Karena itu, DPKPCK Kabupaten Malang kerap juga melakukan berbagai studi banding dalam kaitannya dengan penuntasan BABS.

"Jadi, bukan persoalan bangunan sanitasinya yang sulit. Tapi mengubah paradigma dalam masyarakat yang membutuhkan waktu lama. Maka, target adanya kenaikan 8 persen di tahun ini kami pikir realistis dan bisa dicapai," ujarnya.

Disinggung formula khusus terkait kendala itu, Wahyu menyampaikan hasil studivbandingnya di Kabupaten Pringsewu,  Lampung.  Menurut dia, formula untuk mempercepat bebas BABS bisa dilakukan dengan cara jihad sanitasi. Sebuah program  yang kini telah bergeser menjadi sebuah gerakan masif dalam masyarakat.

Jihad sanitasi dimungkinkan mampu menjadi senjata ampuh dalam persoalan BABS. Sebab, jihad ini yang asalnya sebuah program rutin pemerintah disuntikkan ke sendi-sendi masyarakat dan berubah menjadi sebuah gerakan masif. Kewajiban menuntaskan BABS bukan lagi di pundak pemerintah, tapi telah menjadi bagian juga dalam masyarakat.

"Ini strategi efektif. Kami juga mampu seperti itu, apalagi kami juga memiliki duta sanitasi sendiri. Karena itu, yang akan kami dorong terus adalah keterlibatan sistematik dari tingkat pemerintah sampai masyarakat," pungkas Wahyu.

 

End of content

No more pages to load