Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, saat memberi penjelasan terkait persiapan Pemilu dan Pilpres 2019, Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, saat memberi penjelasan terkait persiapan Pemilu dan Pilpres 2019, Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)



MALANGTIMES - Dalam hitungan beberapa hari ke depan, pesta demokrasi bakal resmi diselenggarakan. 

Terkait hal ini, beberapa instansi baik pihak penyelenggara seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang. 

Hingga pihak keamanan mulai dari kepolisian, TNI, dan Satlinmas. 

Nampak mempersiapkan diri guna menyambut Pemilu (Pemilihan Umum) legislatif dan Pilpres, yang diagendakan pada 17 April mendatang.

Salah satu permasalahan yang menyita perhatian baik pihak penyelenggara maupun anggota keamanan, adalah terkait permasalahan praktik money politic dan botoh (judi pemilu).

Seperti yang sudah diberitakan, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva sempat menuturkan jika 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang masuk zona rawan. 

Namun yang berpotensi paling tinggi terjadi praktik money politic adalah 13 kecamatan.

“Wilayah yang paling rawan money politik diantaranya Kecamatan Singosari, Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Gedangan, Pagak, Gondanglegi,” kata George.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung tidak menampik fakta tersebut. 

Mengacu pada penyelenggaraan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak, pada akhir tahun 2018 lalu. 

Polres Malang juga menemukan adanya indikasi yang mengarah ke money politic dan judi botoh.

“Di Kabupaten Malang terdapat 8.409 TPS (Tempat Pemungutan Suara), namun yang masuk wilayah hukum Polres Malang hanya 7.873 TPS. Nantinya kami bakal mensiagakan tim satgas anti money politics, guna mengantisipasi bahkan menindak pelanggaran politik uang dan judi botoh,” kata anggota Polri yang akrab disapa Ujung ini, Sabtu (13/4/2019).

Jika bercermin pada penyelenggaraan Pilkades serentak lalu, pihak kepolisian berhasil mengamankan tiga orang pelaku judi botoh. 

Mereka adalah Nur Wiji, Pondi, dan Muhammad Mursit. Ketiganya merupakan warga Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi.

Dari ketiga tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti. 

Mulai dari rekapan judi, hingga uang tombokan senilai Rp 40.800.000, yang juga turut diamankan sebagai barang bukti. 

“Judi botoh jelas melanggar hukum, kepada pelaku dapat dijerat pasal 303 KUHP juncto pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1974, tentang perjudian. Ancaman maksimal 10 tahun penjara,” tegas perwira polisi dengan dua melati dibahu ini.

Seolah tak mau kebobolan kedua kalinya. Polres Malang bersama instansi terkait, membentuk tim khusus bernama Satgas Anti Money Politics.

Nantinya, tim beranggotakan dari Unit Reskrim dan Intelkam Polres Malang ini, bakal difokuskan untuk mengantisipasi bentuk kecurangan khususnya politik uang dan judi botoh.

“Tim Satgas Anti Money Politics ini beranggotakan inti 33 personel. Namun mereka juga bakal dibantu oleh seluruh polsek jajaran yang ada di Polres Malang. Jika ada indikasi politik uang maupun judi botoh, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Malang sebelum akhirnya melakukan tindakan,” tutup Ujung.

End of content

No more pages to load