Ilustrasi polemik sumber air Wendit antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang yang belum ada titik temu. (Ist)

Ilustrasi polemik sumber air Wendit antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang yang belum ada titik temu. (Ist)



MALANGTIMES - Belum adanya kabar terkait penyelesaian polemik sumber air Wendit di Pakis antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuat DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi I angkat bicara.

Didik Gatot Subroto, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, akhirnya menyatakan, Pemkab Malang terkesan tidak serius dalam menyelesaikan persoalan Wendit. Dampaknya, sampai saat ini belum ada titik temu serta kepastian langkah yang akan diambil oleh Pemkab Malang.

Padahal, beberapa bulan lalu, Pemkab Malang telah menyampaikan reaksi keras atas kebijakan pengelolaan sumber air Wendit oleh Pemkot Malang melalui PDAM. Yakni, akan mengambil tindakan hukum terkait 4 surat keputusan (SK) Kemen PUPR. Yakni SK No 926/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit I, SK No 927/KPTS/M/2018 untuk pengolaan sumber air Wendit II, SK No  928/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit III, serta SK tentang biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sumber air Wendit. Selain itu, pemkab  akan melakukan penghentian sementara atau pengurangan volume air sumber Wendit yang dikelola  PDAM Kota Malang selama ini.

Tapi, semua belum terlihat aksinya. Bahkan, alternatif pemecahan solusi yang dikembalikan ke gubernur Jawa Timur (Jatim) pun kembali terlihat mentah. Persoalan kembali diserahkan kepada dua daerah yang sedang berselisih terkait sumber air Wendit.

"Ini yang kami sesalkan. Kami melihat Pemkab Malang terkesan tidak serius menangani persoalan ini. Kami sudah meminta agar rekan-rekan Pemkab Malang giat melakukan lobi, tapi kayaknya tidak dilakukan," ucap Didik  melihat persoalan yang tidak kunjung terlihat hasilnya.

Politikus PDI-Perjuangan ini menegaskan adanya limpahan kewenangan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Hasilnya, persoalan tersebut kembali dikembalikan ke daerah.
"Gubernur mengembalikan permasalahan tersebut pada kedua daerah yang bersengketa. Bahkan kedua daerah yang berselisih itu di-deadline oleh gubernur. Dalam waktu sebulan sudah harus seledai dan ada titik temu kesepakatan terkait pengelolaan sumber wendit," ujar Didik.

Ruang tersebut yang juga disayangkan DPRD Kabupaten Malang. Seharusnya saat persoalan ada di gubernur melakukan lobi agar kepentingan Pemkab Malang bisa dipertahankan sesuai haknya. "Tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Dan diserahkan kembali kepada dua belah pihak. Dengan catatan adanya batas waktu satu bulan untuk penyelesaiannya," ucap Didik.

Disinggung terkait persoalan tersebut, DPRD meminta agar Pemkab Malang memaksimalkan waktu yang diberikan oleh gubernur Jatim untuk memperjuangkan hak masyarakat Kabupaten Malang. Sekaligus mengambil langkah tegas apabila waktu satu bulan tersebut juga tidak menghasilkan keputusan yang telah lama disampaikan Pemkab Malang kepada Pemkot Malang.

"Kami mendorong agar Pemkab Malang mengambil tindakan tegas kalau memang keputusan seperti tahun lalu," tandas Didik, baik berupa pengurangan pasokan air ke PDAM Kota Malang atau secara radikal menutup sama sekali sumber air Wendit. 

"Memang kebutuhan air adalah hajat hidup orang banyak. Tapi, dalam persoalan ini PDAM Kota cukup lama mengambil keuntungan yang tidak sedikit dari penjualan air sumber Wendit," pungkasnya.

End of content

No more pages to load