MALANGTIMES - Jalanan rusak di musim penghujan telah menjadi fenomena tahunan di berbagai daerah. Tak terkecuali dengan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki total panjang jalan 1.668,76 km. 
Persoalan rusaknya jalan di musim hujan kerap menjadi perbincangan sampai pada komentar miring khalayak umum. Penanganannya pun, akhirnya kerap sekedar untuk menutup lubang yang rusak atau jatuh pada pembangunan skala jangka pendek. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah maupun tidak direncanakannya seluruh pemeliharaan jalan di tahun anggaran berjalan.
Di satu sisi, masyarakat sebagai pengguna jalan pun tidak menginginkan adanya berbagai keterbatasan yang ada di tubuh pemerintahan sebagai alasan. Pun, tidak mau memahami terkait status kewenangan jalan yang ada di daerah tersebut. Akhirnya, antara pemerintah dan masyarakat tidak bisa berjalan bersama terkait persoalan jalanan yang rusak di setiap musim penghujan.
"Kita memahami harapan masyarakat atas jalan yang baik. Serta percepatan penanganan jalan rusak, tapi memang yang perlu dipahami bersama adalah terkait anggaran serta kewenangan yang ada di kita," kata Romdhoni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Jumat (12/04/2019).
Selain persoalan tersebut, sisi teknis penanganan jalan yang juga kerap tidak tersentuh atau penanganannya yang masih belum maksimal, yaitu terkait pembangunan jalan dengan drainase. Dimana, menurut Romdhoni, idealnya pembangunan jalan berbanding lurus dengan pembangunan drainase.
Melalui kesetimbangan pembangunan tersebut, maka fenomena jalan rusak di musim hujan bisa diminimalisir. 
Seperti diketahui, jalan di wilayah Kabupaten Malang setiap musim hujan kerap mengalami kerusakan. Baik retak sampai dengan jalan berlubang. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan tidak diikuti dengan drainase. Baik dengan cara pembangunan baru maupun normalisasi drainase yang sudah ada.
Hal ini yang membuat fungsi jalan sebagai akses transportasi juga menjadi drainase. Dimana air hujan tidak mengalir di tempat selayaknya, tapi meluber dan menggenangi jalanan. Padahal, sisi teknis, air yang menggenang lama adalah musuh aspal dan membuat cepat rusak.
"Kita akui dengan berbagai keterbatasan kita, maka idealisasi pembangunan tersebut belum berbanding lurus. Prioritas kepentingan dan keterbatasan anggaran, membuat pembangunan jalan yang didahulukan," ujar Romdhoni.
Dari data tahun lalu, DPUBM Kabupaten Malang baru menyelesaikan pembangunan drainase jalan sekitar 34 km. Dengan panjang jalan 1.668,76 km tentunya tidak berbanding lurus dan akhirnya menyebabkan persoalan jalan rusak. Ini terlihat dari contoh jalan Talangagung, Kepanjen, beberapa tahun lalu yang merupakan langganan banjir dan mengakibatkan rusak parah jalan.
Setelah dilakukan proses pembangunan antara jalan dan drainase, maka kini masyarakat sudah nyaman melewati ruas jalur tersebut. Serta tidak ada lagi genangan air hujan yang melimpah di jalanan dan membuat rusak.
Kondisi inilah yang membuat DPUBM Kabupaten Malang ini di tahun 2019 bersiap melakukan rencana pembangunan saluran drainase sekaligus normalisasi.
“Kita akan tambah drainase. Selain itu kita akan lakukan normalisasi, mulai dari pengerukan ulang drainase yang sudah ada maupun pembersihan. Ini dalam upaya mengimbangi panjang jalan terbangun dengan adanya drainase yang belum optimal,” ujar Romdhoni.
Selain upaya meminimalisir rusaknya jalan dikarenakan kurang memadainya drainase, pihak DPUBM Kabupaten Malang juga mengintensifkan petugasnya di UPT untuk melakukan berbagai pembersihan terkait drainase.
"Selain drainase, berem atau bahu jalan juga kita bersihkan dan kita kepras. Sehingga aliran air hujan bisa langsung mengalir, tidak memenuhi badan jalan,” pungkas Romdhoni.