Penyerahan MoU KNPI Kota Batu kepada Bawaslu Kota Batu terkait keterlibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif dalam ajang pemilu 2019 di kantor Bawalu Kota Batu, Kamis (11/4/2019). (Foto: istimewa)

Penyerahan MoU KNPI Kota Batu kepada Bawaslu Kota Batu terkait keterlibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif dalam ajang pemilu 2019 di kantor Bawalu Kota Batu, Kamis (11/4/2019). (Foto: istimewa)


Editor

A Yahya


MALANGTIMES - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Batu galang kekuatan berupa kerja sama dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Batu, untuk memberantas  money politik, hoaks, hingga ujaran kebencian, Kamis (11/4/2019). Hal itu dipicu atas keprihatinan para pemuda Kota Batu pada fenomena tersebut yang marak terjadi. 

“Kami KNPI sebagai leading sektor pemuda harus melakukan kerja sama untuk turut serta memerangi hoaks, ujaran kebencian, hingga money politik,” kata Ketua KNPI Kota Batu Yuniar Ariffiandy.

Ia menambahkan pentingnya kerja sama dalam pendidikan politik agar para pemuda bisa bersinergi dalam rangka meminimalisir money politik di kota batu. Tidak hanya itu saja, juga turut serta menjaga wilayah Kota Batu tetap kondusif selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. “Lalu mengembangkan kegiatan pengawasan paritisipatif pada penyelenggaraan Pemilu, sehingga terwujud Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan Adil,” imbuhnya. 

Selain itu juga menolak dan melawan segala bentuk uang yang berlangsung selama tahapan kampanye, masa tenang, tahapan pemungutan, dan penghitungan suara. “Dan memerangi informasi hoaks, fitnah dan ujaran kebencian serta politisasi SARA yang terkait dengan politik dan kepemiluan,” tambah pria yang akrab disapa Nawi ini.

Adanya kerja sama ini juga sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan politik kepada kaum milenial dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Batu. 

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Batu Abdur Rochman menambahkan, memang sangat dibutuhkan adanya kerja sama dengan pemuda di Kota Batu. Sebab perlu keterlibatan pemuda untuk melakukan pengawasan partisipasif saat Pemilu 2019 mendatang. “Karena Bawaslu harus bermitra dengan stake holder semua pihak,” ucap Rochman.

Menurutnya jangka waktu kerja sama itu ditetapkan selama tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. “Tapi juga ada kerja sama pasca pemilu, yakni pendidikan politik untuk masyarakat,” tutupnya.

End of content

No more pages to load