Warga sedang asyik menginput data usahanya di OSS dengan fasilitas kantor DPMPTSP Kabupaten Malang. (Nana)

Warga sedang asyik menginput data usahanya di OSS dengan fasilitas kantor DPMPTSP Kabupaten Malang. (Nana)



MALANGTIMES - Kabupaten Malang termasuk wilayah tercepat dalam menerapkan online single submission (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Diluncurkan sejak Agustus 2018 lalu, pemanfaat OSS di Kabupaten Malang telah mencapai sekitar 8 ribu usaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Capaian tersebut tentunya diperoleh dengan kerja keras petugas DPMPTSP Kabupaten Malang. Pasalnya, dari data yang diperoleh MalangTIMES, hampir sekitar 80 persen masyarakat belum begitu familiar terkait penggunaan OSS.

"Persentasenya sekitar itu. Hal ini terlihat dari kunjungan warga yang akan mengurus terkait input OSS di kantor kami. Kebanyakan warga juga berasal dari perdesaan sehingga dimungkinkan informasi ini tidak diterima mereka," kata Iriantoro, kepala DPMPTSP Kabupaten Malang, melalui Gogo Febrianto, staf bidang perekonomian dan sosial budaya, Kamis (11/04/2019).

Tidak familiarnya masyarakat yang memiliki usaha untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) melalui OSS serta melakukan input lengkap berbagai layanan perizinan inilah yang melahirkan adanya petugas khusus di DPMPTSP. Mereka yang melayani sekaligus memandu warga yang datang ke kantor untuk melakukan berbagai aktivitas terkait OSS.

"Salah satu kiat kita adalah mengimbau warga yang belum familiar itu untuk datang ke kantor. Kami siap memandu mereka sampai tuntas dan tidak ada biaya apapun untuk pelayanan ini," ujar Gogo sambil memandu dua warga yang sibuk menginput usahanya ke OSS.

Disinggung imbauan DPMPTSP Kabupaten Malang terkait itu, Gogo mengatakan antusias warga cukup tinggi. Minimal setiap hari dirinya bersama petugas lain membantu sekitar 10 orang untuk melakukan input data usahanya.

Proses pelayanan setiap orang pun tidak memakan waktu lama. Khususnya bagi mereka yang secara data usaha telah lengkap dan tertib. Tapi, menjadi lebih membutuhkan waktu bila ada beberapa kewajiban yang belum dipenuhi. Misalnya dalam pembayaran pajak yang belum terbayarkan sampai dengan belum melakukan laporan pajaknya.

"Kalau kasus ini, kami kerap terkendala memang. Karena warga harus terlebih dahulu mengurusnya ke instansi terkait. Kalau belum bayar pajak harus urus dulu pajaknya, baru bisa mengisi di OSS," urai Gogo yang juga menyampaikan pihaknya sampai saat ini lebih banyak melayani perseorangan dibandingkan perusahaan seperti PT, misalnya.

OSS yang sebenarnya bersifat self service, yakni bisa dilakukan dimanapun oleh masyarakat. Memang belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum familiarnya OSS secara menyeluruh. Sehingga pihak DPMPTSP Kabupaten Malang selain menyiapkan petugas khusus di kantornya. Juga kerap terjun di berbagai wilayah perdesaan untuk menyosialisasikan OSS kepada masyarakat.

"Kita juga terjun untuk sosialisasi walaupun di tingkat daerah sifatnya pelayanan perbantuan dalam konteks OSS ini. Ini sebagai bagian dari kiat pelayanan kepada masyarakat," ucap Iriantoro dikesempatan berbeda kepada MalangTIMES.

Sosialisasi tersebut bisa melalui kegiatan rutin pemerintah Kabupaten Malang yaitu melalui Gema Desa yang dilakukan setiap bulan sekali. Maupun melalui berbagai acara pertemuan pengusaha-pengusaha di Kabupaten Malang.

"Sehingga kita harapkan semua warga yang membutuhkan pelayanan OSS bisa memahami mekanismenya. Tapi sekali lagi kalau memang masih membutuhkan bantuan, silakan datang ke kantor kami," pungkas Iriantoro.

End of content

No more pages to load