MALANGTIMES - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan ekonomi 
Pancasila sangat perlu untuk diperkenalkan kepada para generasi milenial saat ini. 
Sebab, melalui konsep tersebut, diharapkan mereka memahami dan membangun makna ideologi Pancasila sesungguhnya. 

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Diskusi Kelompok Terarah Sistem Ekonomi Pancasila dalam Praktik yang diselenggarakan di ruang Rapat Utama Bappeda Provinsi Jatim Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (11/4) pagi. 

Emil Dardak -sapaan akrab wagub Jatim itu- mengamati kalau para generasi 
milenial dinilai paling lambat masuk ke dunia kerja. Pasalnya,  banyak dari mereka yang 
menganggap bahwa dirinya tidak percaya diri kalau mampu menjadi pengusaha 
yang struggle. “Sekarang kita lihat seorang pengusaha di sektor pertanian, atau peternak. Itu bukan gambaran generasi milenial yang sekolah di SMA, SMK, dan bahkan di bangku kuliah,” ujarnya. 

Bahkan, menurut Emil, minat generasi milenial pada bidang kewirausahaan 
juga dinilai rendah. Dan bahkan, hampir 70 persen tingkat pengangguran terbuka 
disumbang dari umur generasi milenial. 

“Karena itu, sistem ekonomi Pancasila kita titipkan pada perspektif generasi 
milenial. Apakah kita membangun lagi konsep keberadaan ekonomi Pancasila dari 
kacamata milenial," katanya. 

Masih menurut  Emil Dardak, pembahasan terhadap sistem ekonomi  Pancasila bisa dilihat pada momen pengambilan keputusan, baik pada sisi  pemerintah atau masyarakat sipil yang mempunyai peranan penting dalam 
memberikan opini terhadap sebuah kebijakan. 

“Apakah kita sudah paham mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari- 
hari? Ini yang menjadi perhatian pemerintah. Kami tentunya bersyukur dalam 
mendefinisikan Pancasila khususnya mengelola sistem ekonomi kita. Apalagi Jatim 
dipilih sebagai tempat diskusi. Bisa dikatakan Jatim menjadi laboratorium untuk 
melihat bagaimana ekonomi Pancasila diterapkan,” imbuhnya. 

Sementara itu, Dr H Soekarwo -gubernur Jawa Timur periode 2009-2019- mengatakan, kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia  harus melibatkan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menjadi tujuan 
pembangunan itu sendiri. Negara (pemerintah) harus mampu mendengarkan  aspirasi masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam berbagai program  pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Pakde Karwo, panggilan akrabnya, program pembangunan dan  berbagai kebijakan akan efektif jika masyarakat terlibat aktif di dalamnya dan  kebijakan yang dimaksud berdaya guna. "Orang miskin itu perlu kita dengar. Untuk itu kata kuncinya adalah pemberdayaan, bukan charity," ujarnya. 

Pakde Karwo juga mengingatkan tugas pemerintah mewujudkan keadilan  sosial. Untuk itu, masyarakat harus aktif dalam program-program yang ada.  "Masyarakat harus kita dengar. Baru kemudian kita bisa melakukan 
pemberdayaan yang tujuannya mendorong masyarakat semakin produktif," ujarnya. 


Dicontohkan, program Jalan Lain Menuju Masyarakat Sejahtera (Jalinkesra)  dan Jalan Lain Mandiri dan Sejahtera (Jalinmatra) yang dijalankan saat memimpin  Jatim mampu memberdayakan masyarakat miskin menjadi produktif dan naik kelas.  "Program dan bantuan pemerintah untuk mendorong masyarakat produktif. Ini  yang kita perlukan ke depan," pungkasnya.