Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat memberikan paparan di dalam acara Silahturahmi Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat memberikan paparan di dalam acara Silahturahmi Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal segera menerbitkan surat edaran khusus bagi tokoh-tokoh agama. Surat tersebut berisi imbauan-imbauan dan sosialisasi program pemerintah yang diharapkan bisa disampaikan langsung pada umat. Termasuk upaya antisipasi kerawanan jelang dan pasca Pilpres-Pileg 2019, pekan depan. 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji dalam kegiatan Silahturahmi Wali Kota Malang bersama Tokoh Agama, hari ini (11/4/2019) di ruang sidang Balai Kota Malang. Didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, puluhan tokoh agama dan tokoh masyarakat diajak berdialog tentang masalah-masalah sosial yang krusial di wilayah tersebut. 

Menurut Sutiaji, dia mengajak agar seluruh tokoh agama dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan menjelang dan pasca-pemungutan suara. Untuk menjaga kondusivitas jelang pilpres. Salah satunya terkait perang terhadap hoaks.

"Dalam dialog tadi ada info, (ada kabar tersebar di masyarakat terkait) pemungutan suara yang baru berlangsung tanggal 8 April di luar negeri, tapi tanggal 9 April hasilnya sudah ada dan menyebar banyak," sebutnya.  "(Hoaks seperti ) itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi di mana-mana," lanjut Pak Aji, sapaan akrabnya. 

Sehingga dia meminta agar para tokoh masyarakat mengimbau umatnya untuk lebih selektif dalam menyebarkan informasi. 

Menurut Sutiaji, tingkat kerawanan di Kota Malang justru akan meningkat setelah hari pencoblosan. "Data dari teman-teman jajaran samping, yang perlu diwaspadai itu justru tiga hari setelah pemilihan. Ini yang kami ajak bersama menjaga. Tapi saya yakin untuk Kota Malang dan Malang Raya tidak ada masalah," tuturnya.

Dalam dialog tersebut, para tokoh agama juga menyampaikan keluh kesah masyarakat. Misalnya soal penanganan terhadap korban terdampak bencana alam. Masyarakat berharap adanya bantuan dana dari pemerintah bagi korban. Namun, menurut Sutiaji pemberian santunan tersebut tidak bisa sembarang dilakukan karena rentan menyalahi aturan. 

Untuk mengatasi kerancuan informasi pada masyarakat, sekaligus untuk sosialisasi program pemerintah, pihak Pemkot Malang berencana membuat surat edaran bagi tokoh-tokoh agama dan masyarakat. "Surat edaran ini kami minta bantuan para tokoh untuk bersama-sama, kan urusan pemerintah itu kan harusnya bersama. Bukan berarti kami lempar handuk, tapi ini mengajak terus berjuang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bersama," tutur Sutiaji. 

Dia menyebut, upaya secara struktural sudah dilakukan melalui RT/RW. "Baru setelah itu, ini merupakan upaya non-struktural. Key people-key people ini, kelompok-kelompok masyarakat ini bisa dijalankan dengan baik. Ini hanya pintu masuk saja. Banyak persoalan yang bisa dikomunikasikan. Misalnya soal pertahanan, perang terhadap hoax, lingkungan itu termasuk," pungkasnya. 

End of content

No more pages to load