Effendi Gazali, pengamat politik (Ist)

Effendi Gazali, pengamat politik (Ist)



MALANGTIMES - Effendi Gazali, pengamat politik dan pakar komunikasi, melontarkan dua isu menarik dalam acara ILC, Selasa (09/04/2019) malam terkait Pilpres 2019. Dua isu tersebut terkait erat dengan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila salah satu dari mereka memenangi Pemilu 17 April 2019. 

Isu pertama digulirkan Effendi terkait keberadaan Polri RI yang diisukan akan dipindah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampil sebagai pemenang dalam Pemilu 2019.

"Ini isu menarik yang mencuat bila Prabowo-Sandiaga menang. Apa benar nantinya bila itu terjadi seperti itu?" tanya Effendi kepada narasumber ILC yang terdiri dari anggota BPN Prabowo-Sandiaga Uno.

Pertanyaan Effendi pun di kesempatan yang sama dijawab oleh Dahnil Anzar Simanjuntak dari BPN Prabowo-Sandiaga. Dahnil menyampaikan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Bahkan, Dahnil menegaskan, apabila paslon 02 menang, tingkat kesejahteraan kepolisian dan TNI akan semakin ditingkatkan.

Sedangkan isu kedua terkait paslon 01 Jokowi-Ma'fuf Amin, Effendi mengatakan jangan sampai paslon 01 terlena dengan berbagai hasil survei yang sampai saat ini memenangkan kandidat tersebut. "Ini jangan sampai terlena Pak Jokowi. Karena yang menentukan kemenangan bukan hanya banyaknya massa saat kampanye atau rapat akbar saja. Tapi, yang berpengaruh nanti ini knock door to door," ujarnya.

Lemparan pernyataan Effendi terkait itu didasarkan dengan terlihatnya kedua paslon capres dan wacapres yang berlomba untuk mendatangkan massa dalam masa kampanye terbuka beberapa waktu lalu. Hal itu, masih lanjut Effendi, membuat adanya isu terkait kemenangan paslon ditentukan dengan acara-acara tersebut. Paslon 01 dari hasil tersebut menurut beberapa hasil survei mengungguli lawannya.

Bukan hanya menyampaikan persoalan isu kedua paslon capres dan cawapres. Effendi juga menantang seluruh penonton di studio televisi serta masyarakat Indonesia dengan sebuah pertanyaan menohok.

Dirinya mengatakan, apakah ada yang percaya bahwa lembaga survei membiayai surveinya sendiri. Pertanyaan tersebut tidak terjawab oleh penonton. Jawaban datang dari Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Indikator, sebuah lembaga survei. 

Burhanuddin mengatakan, sedikit sekali lembaga survei yang bisa mendanai surveinya sendiri. "Jadi, dana survei bisa dari pihak ketiga. Tapi, tentunya ada independensi lembaga survei terkait hasil surveinya. Kita mengenal independen akademik dan independen finansial. Jadi, yang dirilis adalah yang dibiayai oleh pihak yang tidak berhubungan dengan elektoral," ucapnya.

End of content

No more pages to load