MALANGTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ri secara resmi mengumumkan status tersangka kepada mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono. Cipto merupakan tersangka ke 45 kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 dan langsung ditahan di Rutan Cabang KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengumumkan bahwa penetapan tersebut atas pengembangan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang sebelumnya sudah ditangani oleh KPK sejak 2017. "Dulu penyidikan pertama pada Agustus 2017, dikembangkan hingga hari ini dan dibuka penyidikan baru dengan tersangka CWI (Cipto Wiyono) selaku sekda Kota Malang 2014-2016," terang Febri.

"Dan untuk kepentingan penyidikan juga, KPK melakukan penahanan terhadap CWI selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK, Jakarta," lanjut Febri dalam rilis yang digelar di gedung KPK, hari ini (9/4/2019). 

Cipto sendiri sebelumnya sudah beralih jabatan sebagai jepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, karena alasan kesehatan, Cipto disebut telah mengajukan pensiun dini per Maret 2018 lalu.

Dalam penyidikan baru ini, lanjut Febri, pihak KPK sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan pengembangan di proses penyidikan dan mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan. "Tersangka diduga bersama Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch. Anton dan Kepala DPUPBB Kota Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistyono telah memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2017 Moch Arief Wicaksono dan kawan-kawan," ungkapnya.

Atas dugaan tersebut, Cipto disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1a atau b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Tipikor. Febri juga menerangkan konstruksi perkara yang diduga sudah terjadi.

"Pertama pada pelaksanaan APBD 2015 Pemkot Malang terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) atas APBD sebelumnya. Agar silpa bisa digunakan, maka perlu dilakukan perubahan APBD. Pada pertengahan Juni-Juli 2015 itu, dilakukan pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2015 yang diawali dengan rapat paripurna untuk membahas KUA-PPA," urainya.

"Sekitar Juni, Wali Kota Anton memerintahkan CWI berkoordinasi dengan Jarot dan Arief terkait penyiapan uang "uborampe" yang diduga akan diberikan pada seluruh anggota DPRD untuk persetujuan pokok-pokok pikiran DPRD," bebernya. 

Dalam koordinasi tersebut, tambahnya, Arief menyampaikan kepada Cipto bahwa jatah dewan kurang lebih saat itu sekitar Rp 700 juta. Cipto diduga memerintahkan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan pada DPRD atas instruksi wali kota.

 "Selain itu, CWI juga memerintahkan mengumpulkan uang sejumlah Rp 900 juta dari rekanan pemborong di Dinas PUPR Kota Malang untuk diberikan kepada Moch. Anton  agar mendapatkan persetujuan dalam APBD Perubahan tersebut," jelasnya.

Setelah ada kesepakatan uang yang disebut uang pokir (pokok pikiran) itu, Arief bersama Cipto melakukan kesepakatan waktu persetujuan APBD-P. "Waktu diduga diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu kentara dan tidak terlalu cepat disetujui oleh dewan. Jadi, seolah-olah prosesnya normal. Padahal sebelumnya diduga sudah ada kesepakatan penyerahan uang kepada sejumlah anggota DPRD," paparnya. "Tersangka CWI merupakan tersangka ke 45 dalam kasus ini," sambungnya. 

Sebelumnya, urai Febri, KPK menangani kasus ini dalam 3 tahap. Pertama, KPK menetapkan 3 tersangka pada 3 Agustus 2017 yakni M. Arief Wicaksono, Jarot Edy, dan Hendrawan Mahruzaman yang merupakan rekanan pemkot. "Ketiganya sudah divonis bersalah. Tahap kedua, 19 tersangka yakni Wali Kota Malang Moch. Anton dan 18 anggota dewan. Tahap ketiga, ditetapkan tersangka pada 22 anggota DPRD. Kali ini Kami meningkatkan status terhadap CWI sebagai tersangka," paparnya.

 

End of content

No more pages to load