MALANGTIMES - Pemeriksaan lanjutan atas pengembangan kasus rasuah APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 juga dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pemeriksaan dilakukan pada mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan juga mantan anggota DPRD Kota Malang yang kini tengah ditahan.

Salah satu yang diperiksa di dalam penjara adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono. Jarot diperiksa setelah menerima Surat Panggilan nomor Spgl/2351/DIK.01.00/23/04/2019 sebagai saksi. Dia dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Lapas Klas I Surabaya pada pukul 13.00 WIB hari ini (9/4/2019), untuk tersangka Cipto Wiyono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang periode 2014-2016."Yang di Lapas sebagian diperiksa hari ini," ujar sumber MalangTIMES. 

Selain Jarot, menurut sumber tersebut juga ada agenda pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Malang Moch Anton. Di Lapas tersebut, juga ditahan sejumlah mantan anggota DPRD Kota Malang. Di antaranya Moch Arief Wicaksono, Rahayu Sugiarti dan juga Heri Pudji Utami.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya pemeriksaan dalam Lapas tersebut. "Selama proses penyidikan ini, hari ini tim KPK sudah berada di Malang untuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi," ujar Febri saat rilis resmi penetapan tersangka baru kasus suap pembahasan anggaran APBD Perubahan Kota Malang. Hanya saja, dia tidak merinci nama-nama yang dipanggil sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di dua tempat yakni Polres Malang Kota dan Lapas Klas I Surabaya. Ada beberapa unsur saksi yang diperiksa hari ini, yakni dari Pemkot Malang dan anggota DPRD Kota Malang. Yang diperiksa hari ini sebagian besar sudah diproses sebelumnya dan diperiksa di Lapas," urainya.

Saat ini, proses hukum atas kasus tersebut telah memasuki babak ke empat. Gelombang pertama pada 11 Agustus 2017 KPK secara resmi menetapkan 3 tersangka, yakni M Arief Wicaksono, Jarot Edy S dan pengusaha Hendarwan Maruszaman.

Kedua, KPK menetapkan 19 tersangka yakni Wali Kota Malang Moch Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang pada 21 Maret 2018. Ketiga, 22 anggota DPRD Kota Malang ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Agustus 2018. Terbaru, mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2 April 2019 lalu.

Sementara itu, sederet saksi yang dipanggil di antaranya Wali Kota Malang Sutiaji, Sekda Kota Malang Wasto, Teddy Soemarna (Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tahun 2015), Mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan DPUPPB Kota Malang Retno Anggiri Purwandani, mantan Sekretaris BPKAD Kota Malang Totok Kasianto, mantan anggota DPRD Kota Malang Subur Triono, anggota DPRD Kota Malang Tutuk Haryani, dan Tri Oki.