MALANGTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bakal mengusut tuntas kasus rasuah di Kota Malang. Setelah membui hampir seluruh jajaran legislatif atau anggota DPRD Kota Malang, kini jajaran eksekutif yang menjadi sasaran. 

Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah menyiratkan bahwa pihaknya akan menelisik dan menindak oknum-oknum yang mengetahui tindak pidana korupsi (tipikor) terkait Pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

"Pengembangan (kasus di Kota Malang) memang ada," ujar Febri melalui pesan tertulis. Pada MalangTIMES, Febri membenarkan bahwa kasus adanya dugaan aliran "upeti" atau fee dalam pembahasan anggaran pemerintahan. Secara teknis, dalam pembahasan tersebut baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berperan.

Dalam babak baru kasus rasuah yang mulai bergulir pada 2017 lalu, KPK sendiri telah menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono sebagai tersangka. Sebelumnya, jajaran eksekutif lain yang juga telah diproses yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton dan Kepala DPUPBB Kota Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistyono. Keduanya didakwa karena telah memberi hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2017 Moch Arief Wicaksono.

Informasi yang beredar, KPK juga akan meminta keterangan kembali pada Wakil Wali Kota Malang periode 2013-2018 Sutiaji, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Malang periode 2018-2023. Sutiaji sendiri sebelumnya juga telah menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk menjadi saksi dalam persidangan-persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Meski tidak menjawab detail mengenai hal tersebut, Febri menegaskan bahwa pihak penyidik mengembangkan semua bukti-bukti yang ada. Termasuk juga fakta-fakta persidangan maupun temuan-temuan terkait pihak-pihak yang tahu atau memiliki andil pada kasus suap pembahasan anggaran itu. "Kan ada beberapa nama juga yang muncul di sidang kemarin," ujar Febri saat ditanya terkait posisi Wali Kota Malang Sutiaji.

Dalam sidang, sejumlah pengusaha juga sempat disebut selama proses sidang. Pasalnya, pemberian upeti tersebut terkait dengan pengaturan proyek-proyek yang akan digarap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hanya saja, Febri masih menunggu laporan dari tim penyidik di lapangan soal nama-nama yang akan diperiksa sebagai saksi babak ke empat kasus rasuah di Malang. "Nanti kupastikan aja ya," terangnya saat ditanya soal daftar saksi.

KPK juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru tersebut. Termasuk juga mengenai informasi adanya agenda pemeriksaan terhadap 17 saksi dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. "Kalau ada info lengkap akan disampaikan update-nya ya," tutur Febri.

Wali Kota Malang Sutiaji sendiri hari ini (9/4/2019) hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di kantor Polres Malang Kota. Hadir sekitar pukul 11.00 WIB, Sutiaji tampak mengenakan kemeja batik warna cokelat dan membawa map.

Saat ini, proses hukum atas kasus tersebut telah memasuki babak ke empat. Gelombang pertama pada 11 Agustus 2017 KPK secara resmi menetapkan 3 tersangka, yakni M Arief Wicaksono, Jarot Edy S dan pengusaha Hendarwan Maruszaman. Kedua, KPK menetapkan 19 tersangka yakni Wali Kota Malang Moch Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang pada 21 Maret 2018. Ketiga, 22 anggota DPRD Kota Malang ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Agustus 2018.

Sementara terbaru, mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2 April 2019 lalu. Informasi tersebut juga dikuatkan beredarnya foto surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/31/DIK/02.01/23/04/2019 yang merupakan pengembangan dari Laporan Pengembangan Penyidikan (LPP) nomor LPP/02/DIK02.01/23/04/2019 tertanggal 2 April.