MALANGTIMES - Pelanggaran terbanyak yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) dalam Pilkada yakni pelanggaran kampanye dalam bentuk iklan atau penyiaran di media.

Hal itu dijabarkan oleh Ketua Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID Jatim), Donny Arief Maulana dalam workshop 'Menguji Indenpendensi Jurnalis Dalam Pilkada 2015", di Hotel Sahid Montana, Kota Malang, Sabtu (5/9/2015).

Donny menjelaskan media memiliki peran besar dalam memberikan pemberitaan dan informasi terkait paslon. Karena itu, media menjadi lahan empuk untuk kampanye paslon.

Dalam Pilkada tahun ini, kampanye diatur jelas dalam peraturan Pilkada. Salah satunya, terhitung selama 100 hari setelah pengundian nomor paslon, maka paslon tidak boleh mengiklankan diri di TV atau Radio, yang diluar rekomendasi KPU.

Lalu, tidak boleh ada pemasangan iklan berupa kampanye paslon selama masa tenang.

"Kalau ada iklan paslon yang terputar di TV atau Radio dalam 100 hari dan selama masa tenang maka KPI akan menberikan sanksi kepada paslon dan tim suksesnya," jelas Donny.

Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan paslon atau tindakan kepada media yang bersangkutan. Oleh karena itu media harus tahu aturan kampanye di media. (*)