Susilo Bambang Yudhoyono (Google)

Susilo Bambang Yudhoyono (Google)



MALANGTIMES - Kurang dua pekan menjelang pilpres, koalisi yang dibangun calon presiden nomor urut 02 diduga retak. Penyebabnya adalah kampanye akbar yang dilangsungkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Ahad (7/4). Salah satu partai koalisi, Partai Demokrat tampak enggan mengikuti kampanye akbar itu. 

Demokrat tak mengirimkan jajaran inti partai ke kampanye itu. Tak ada Sang Ketua Umum, Sekjen, atau Kogasma Partai Demokrat yang hadir dalam kegiatan itu. Perpecahan Demokrat dengan koalisi Prabowo semakin santer setelah SBY melayangkan surat terbuka yang menyatakan penolakannya atas konsep kampanye Prabowo yang dinilainya tidak inklusif dan tak lazim dilakukan di Indonesia. 

"Saya menerima berita dari tanah air tentang "set up", "run down" dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," ujar SBY lewat surat yang ditulisnya dari Singapura, Ahad (7/4) dan diterima media ini.

SBY melayangkan surat itu kepada pengurus teras partai seperrti Ketua Dewan Kehormatan, Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum, Syarief Hassan, dan Sekjen Hinca Panjaitan. 

SBY menegaskan partainya dalam setiap perjuangan tetap berpatokan pada kepentingan bangsa dan rasionalitas. Karenanya SBY sangat tidak setuju dengan konsep kampanye yang hanya mengakomodir golongan tertentu. 

SBY berharap kampanye bisa mencerminkan ke-Indonesiaan. Bukkan justru menonjolkan spuremasi golongan tertentu. Sebab, Indonesia dibangun atas beragam suku, bangsa, serta agama. Karenanya, dia menolak jika kampanye menonjolkan eksklusivitas golongan tertentu. 

Dalam acara kampanye akbar itu, Prabowo tampak mengeksploitasi hajatan politiknya dengan acara yang hanya terfokus pada ritual agama tertentu. Kegiatan ini disayangkan banyak pihak karena dianggap mempolitisasi agama.

 

End of content

No more pages to load