Ilustrasi money politics (detikNews)

Ilustrasi money politics (detikNews)



MALANGTIMES - Politik uang atau money politics diperkirakan masih akan terjadi dalam pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) di Kota Malang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang bahkan mendapatkan tingkat kerawanan potensi politik uang itu mencapai 20 persen. 

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa mengungkapkan, pihaknya telah mendapat instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan mapping atau memetakan kerawanan money politics. "Jadi, mapping ini dikhususkan untuk meminta informasi terkait perspektif money politik pada masyarakat," ujar Alim. 

Menurut dia, di Kota Malang sudah diperoleh data tersebut. "Ketika responden ditanya soal money politics, ada kisaran 17-20 persen itu masih potensial terjadi di Kota Malang," ucapnya.

 Alim menyebut, kerawanan tersebut tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan merata di semua kecamatan di Kota Pendidikan itu.  "Jadi, dari 344 responden, sebarannya mulai berlatar belakang pendidikan SD sampai pascasarjana dan dari berbagai profesi," urainya.

Dalam pemetaan itu, lanjut Alim, pihaknya juga mencari informasi tentang waktu hingga lokasi pemberian uang sogokan untuk memilih itu. "Kapan terjadinya, mayoritas di masa kampanye," sebutnya. 

Menurut jawaban responden, di masa tenang potensi itu tidak begitu besar. Selain itu, saat menjelang pemungutan suara atau yang kerap disebut "serangan fajar" juga ada. "Kemudian lokasinya, biasanya langsung diberikan di rumah calon pemilih," ujarnya.

Alim menyebut bahwa nantinya data tersebut akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi. Setelah itu, pihaknya juga akan diminta memetakan titik kerawanan TPS (tempat pemungutan suara). "Semua TPS akan kami potret potensi kerawanannya. Pertama soal money politics. Kedua, kekerasan terhadap penyelenggara, intimidasi kepada pemilih dan lain-lain," terangnya.

Hasil tersebut akan menjadi bahan isian lembar kerja Bawaslu untuk dijadikan fokus pengawasan. "Jika berkaca pada penyelanggaraan pilkada tahun lalu, akan dipetakan titik patroli pengawasan. Mulai hari tenang hingga hari H untuk menekan potensi money politics," tuturnya. 

Alim menyebut, potensi politik uang penyelenggaran Pilkada Kota Malang 2018 lalu jauh lebih turun dibanding sebelumnya. Dia juga mengajak semua pihak agar mau menjadi pemantau pemilu. Sehingga, potensi kerawanan money politics bisa semakin ditekan. "Semakin banyak keterlibatan pengawasan partisipatif dari masyarakat maka akan semakin menekan potensi politik uang," pungkasnya. 

 

End of content

No more pages to load