Pembangunan IPAL komunal yang melibatkan masyarakat. (Ist)
Pembangunan IPAL komunal yang melibatkan masyarakat. (Ist)

MALANGTIMES - Urusan buang air besar sembarangan (BABS) yang dimungkinkan oleh sebagian masyarakat hanya urusan biasa mmenjadi persoalan serius bagi pemerintahan. Bahkan, pemerintah menempatkan persoalan BABS sebagai program kerja tahunan yang tentunya didampingi dengan anggaran besar dalam upaya menuntaskan BABS di seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya menurut data pemerintah pusat masih 34 juta orang melakukan praktik BABS. 

Kabupaten Malang pun tak terkecuali masih terus dililit persoalan warga yang BABS sampai 2019 ini. Seratus persen bebas BABS yang belum genap membuat Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) kembali merogoh anggaran besar. 

Baca Juga : Persiapan Capai 90 Persen, Rusunawa ASN Siap Jadi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

"Tahun ini kita alokasinya sekitar 5 miliar rupiah untuk penanganan bebas ODF (open defecation free) atau BABS. Setiap tahun untuk anggaran ini dialokasikan," kata Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang.

Anggaran terbilang besar yang setiap tahun digelontorkan Pemkab Malang dalam upaya menjadi wilayah bebas ODF. Memang terlihat besar dan mahal. Tapi, sebenarnya di tingkat lapangan atau kebutuhan masih terbilang standar.

 Anggaran Rp 5 miliar itu nantinya, ucap Wahyu, untuk  pembangunan infrastruktur  sanitasi atau penyediaan air bersih, pembangunan dan peningkatan infrastruktur IPAL, serta program pembinaan lainnya. "Kabupaten Malang dalam sektor sanitasi masih diangka 80 persen lebih. Jadi, masih ada pekerjaan rumah menuntaskannya sesuai kebijakan program pemerintah pusat. Anggaran tahun ini pun dibagi peruntukkannya dengan goal mengurangi BABS," urai Wahyu.

Perbandingan alokasi anggaran untuk bebas BABS dibanding ekses negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan pernah disampaikan Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna. Rendra pernah menyampaikan, ekses kebiasaan BABS telah membuat biaya kesehatan melonjak tinggi. Yakni, setiap tahun mencapai Rp 1,3 triliun yang wajib dibayarkan pemerintah.

Artinya, dengan alokasi Rp 5 miliar per tahun untuk sarana fisik sanitasi serta kegiatan lainnya memang terlihat cukup jauh dalam konteks penganggaran. Hal ini pula yang membuat pemerintah melakukan revisi bebas ODF, dari tahun 2019 menjadi tahun 2020 di seluruh daerah.

Untuk mengejar target nasional terkait bebas ODF tersebut, DPKPCK Kabupaten Malang pun berinovasi dengan berbagai kegiatan. Tidak hanya bertumpu pada satu kegiatan, misalnya pembangunan sarpras sanitasi saja. Tapi juga penguatan kesadaran masyarakat terkait kebiasaan tidak sehat BAB.

Baca Juga : Banyak Manfaat Kantongi SLF, Berikut Syarat-Syarat Kepengurusannya

"Kami punya duta sanitasi untuk melakukan pendekatan kesadaran warga serta program bedah rumah plus, yaitu pembangunan jamban sehat. Jadi semua kegiatan kami diproyeksikan goalnya untuk penuntasan sanitasi," terang doktor ilmu sosial ini.

Sinergi program ini selain mampu mendorong tujuan besar bebas ODF juga membuat anggaran bisa lebih maksimal. Karena, kata Wahyu, persoalan sanitasi khususnya BABS bukan sekedar pemenuhan sarprasnya saja. "Tapi pada bagaimana kita mengubah paradigma warga dalam perilaku hidup sehat. Ini juga yang kita dasar selama ini," pungkasnya yang terus mengejar target bebas ODF sebagai bagian dalam persoalan sanitasi.