Perusakan APk di wilayah Kabupaten Malang yang terjadi sejak tahun lalu terus berlanjut sampai kini. (dok MalangTIMES)
Perusakan APk di wilayah Kabupaten Malang yang terjadi sejak tahun lalu terus berlanjut sampai kini. (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) di wilayah Kabupaten Malang terus terjadi. Setelah sempat menyita perhatian masyarakat Desember 2018 lalu karena APK Partai Demokrat di wilayah Sumbermanjing Wetan dirusak orang tidak bertanggung jawab serta terus terjadi lagi di wilayah Pagak dan Pujon, kini kasus tersebut terulang lagi.

Perusakan APK terbaru terjadi di Desa Ganjaran (Gondanglegi) serta Desa Kuwolu dan Desa Wadanpuro (Kecamatan Bululawang). Dalam kasus ini, pelaku perusakan APK terekam CCTV.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang M. Wahyudi yang telah menerima tiga laporan perusakan APK tersebut. "Laporan sudah kami terima dan dalam proses tindak lanjut. Kami juga telah melakukan rapat dengan Gakkumdu terkait hal ini," kata  Wahyudi yang juga menyampaikan, dari perusakan APK yang terekam CCTV di Desa Kuwolu,  terlihat dua orang pelaku yang melakukannya.

Dari rekaman tersebut, terlihat dua orang turun dari kendaraan pikap terbuka. Kemudian melakukan perusakan baliho berukuran besar menggunakan celurit.

Disinggung terkait maraknya perusakan APK di wilayah Kabupaten Malang, Wahyudi juga membenarkannya. Dirinya mengatakan, Bawaslu memang banyak menerima laporan terkait hal tersebut.

"Tapi, tidak semua laporan itu bisa ditindaklanjuti oleh kami. Ini karena beberapa faktor setelah kami menindaklanjutinya secara mendalam," ujarnya.

Faktor-faktor yang membuat Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti dan menjatuhi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf g. Yakni,  pelaksana dan peserta pemilu serta tim kampanye tidak diperbolehkan merusak dan/atau menghilangkan APK peserta pemilu. Jika terbukti melanggar, maka ancaman pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 521. Yakni pidana kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Juga dikarenakan laporan yang dicabut, terlapornya kurang jelas serta berbagai kondisi yang ada di lapangan.

"Faktor-faktor itulah yang membuat laporan perusakan APK tidak bisa diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk yang terbaru ini akan terus kami dalami karena pelakunya jelas dan terekam oleh CCTV. Sehingga kami menindaklanjuti bersama Gakkumdu," urai Wahyudi yang menyatakan ada puluhan kasus perusakan APK yang sampai saat ini terjadi.

Dirinya juga menegaskan, setiap laporan yang masuk ke Bawaslu ditindaklanjuti dengan berbagai proses filterisasi. Seluruh laporan disaring bisa tidaknya dilanjut prosesnya atau tidak. "Kami lakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dan keterangan saksi di lapangan. Jadi, Bawaslu tidak gegabah dalam hal ini," pungkas Wahyudi.