Wali Kota Malang Ungkap Keterbatasan Personel Penghitungan Hasil Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan

Apr 02, 2019 16:02
Kegiatan rakor kewaspadaan jelang Pemilu 2019 di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kegiatan rakor kewaspadaan jelang Pemilu 2019 di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan adanya potensi-potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di wilayahnya. Ada dua tempat yang rawan, yakni di tempat pemungutan suara (TPS) dan di kecamatan. Salah satunya, terkait keterbatasan personel panitia pemilihan kecamatan (PPK). 

Seperti diketahui, dalam gelaran pemilu serentak pada April mendatang, tugas PPK bertambah dengan harus merekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS. "Di tingkat PPK nanti luar biasa. Keterbatasan hanya 5 orang petugas penyelenggara, yang dia harus menghitung hasil dari ratusan jumlah TPS di kecamatan," ungkapnya. "Di Kedungkandang misalnya. Sda 500 TPS lebih yang harus dihitung oleh 5 petugas itu," lanjutnya.

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Untuk diketahui, jumlah TPS pada Pemilu 2019 di Kota Malang meningkat sebanyak 90 persen dibandingkan Pilkada 2018 kemarin. Pada Pemilu 2019, jumlah TPS mencapai 2.343 TPS. Sementara pada Pilkada 2018 hanya sebanyak 1.400 TPS.

Sutiaji juga mengaca pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2004 silam. "Ada aturan baru. Kalau dulu kan PPK hanya verifikasi. Tetapi sekarang harus buka kotak. Petugas yang ada di kecamatan rolling-nya harus terus. Ini saya kira juga rawan," sebutnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Daerah Dalam Rangka Pemantauan Pemilu Serentak Tahun 2019 Yang Aman dan Kondusif, hari ini (2/4/2019) di Hotel Aria Gajayana. 

Soal keamanan, lanjut Sutiaji, rapat koordinasi dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, jajaran TNI-Polri serta seluruh lurah dan camat di wilayah tersebut merupakan upaya tangkal dini kerawanan. "Ada dua tempat sebenarnya, di TPS dan di kecamatan ini rawan," tutur Pak Aji, sapaan akrabnya. 

Menurut Sutisji, mungkin yang krusial justru ketika penghitungan suara di TPS. Karena banyaknya surat suara, rencananya penghitungan gelombang pertama untuk hasil pemilu presiden (pilpres). "Ini kan ada lima kartu suara. Kemarin simulasinya jam 21.00 WIB itu normal bisa (selesai penghitungan). Dan bisa ditambah sampai jam 24.00 WIB dan aturan baru bisa ditambah lagi sampai 12 jam," sebutnya. 
 

"Penambahan waktu itu mohon nanti diinformasikan ke semua partai dan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, KPPS dan juga PPK. Karena sekarang kan juga tidak ada transit kotak suara tapi langsung ke PPK," tambahnya. 

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Dia juga meminta penyelenggara pemilu atau KPU melakukan pelatihan dan sosialisasi secara mendetail sehingga petugas di lapangan memahami aturan-aturan baru tersebut.

Mengenai persiapan secara umum, menurut Sutiaji sudah relatif selesai. "Saya kira sudah clear (bersih) ya, TPS-nya sudah selesai semua. Kalau detail teknis TPS yang butuh lahan cukup luas, itu sudah diantisipasi oleh Lurah dan RW. Hasil cek lapangan, tidak ada masalah untuk TPS," pungkasnya.

Topik
MalangBerita MalangPemilu 2019Wali Kota MalangHasil Pemilu 2019Pemilihan Legislatifpemilu presidentempat pemungutan suara

Berita Lainnya

Berita

Terbaru