Kegiatan rakor kewaspadaan jelang Pemilu 2019 di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kegiatan rakor kewaspadaan jelang Pemilu 2019 di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tingkat kerawanan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di wilayah Kota Malang makin meningkat. Pasalnya, masih ada warga yang belum terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun efek putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilih tambahan. 

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

"Ada kerawanan baik sebelum coblosan atau setelahnya. Ini harus diantisipasi bersama dan jadi perhatian," ujar Wali Kota Malang Sutiaji, hari ini (2/4/2019). Kerawanan pra-pemilu, lanjut Sutiaji, mengenai kepastian jumlah pemilih. 

Menurut Sutiaji, pihaknya menerima laporan langsung dari warga yang merasa belum terdata. "Masih ada yang belum dapat info pilihan di mana, undangan belum sampai. Mereka langsung mengeluh ke kami," sambungnya.

Dia juga mencontohkan kerawanan terkait pemilih itu terjadi di wilayah-wilayah perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Misalnya di RW 07 Kelurahan Tlogomas yang berbatasan dengan Kecamatan Dau, wilayah Bukit Dieng di Kecamatan Sukun, maupun di kawasan Genting di Kecamatan Lowokwaru. 

Di wilayah-wilayah tersebut, kejelasan administratif penduduk masih memerlukan perhatian khusus. "Di sana ada satu RT yang masih bingung ikut kota atau kabupaten. Ada warga yang secara administratif penduduk kabupaten tapi tinggal di kota, dan sebaliknya," urai Pak Aji, sapaan akrabnya.

Selain itu, terkait pemilih tambahan yang saat ini diberi kesempatan melakukan pindah pilih lanjutan. "Ini kan rawan kalau mencuatnya sudah akhir dan dia (pemilih tambahan dan penduduk perbatasan) menuntut hak pilih atau mengeluh tidak ada fasilitasi dari penyelenggara pemilu," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa menekankan kerawanan terhadap pemilih tambahan yang mendapat kesempatan pindah pilih hingga H-7 pemilu. "Pasca putusan MK yang memperbolehkan pindah pilih terbatas 4 kategori, ini perlu diantisipasi lebih," ujar Alim. 

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Seperti diketahui, MK menetapkan ada empat kategori yang diperbolehkan pindah pilih. Yakni warga yang mengalami sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. "Ini potensi-potensi yang perlu dicatat para pihak. Terkait aspek pelayanan pemilih pada hari H, kalau tidak terfasilitasi rawan geger," sebutnya.

Dia mencontohkan pengalaman pada Pemilu 2008 silam. "Tahun 2008 itu saya masih jadi Panwascam, ada 2 TPS yang geger karena ada yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Saat itu yang geger adalah pemilih tambahan yang datang pada saat pencoblosan," sebutnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, hari ini (2/4/2019) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan menggelar Rapar Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Daerah Dalam Rangka Pemantauan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Aman dan Kondusif. 

Berlangsung di Hotel Aria Gajayana, kegiatan tersebut dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, jajaran TNI-Polri serta seluruh lurah dan camat di wilayah tersebut.