Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni saat menunjukkan peta perencanaan pembangunan jalan dan rencana perubahan jalan (foto: Nana/ MalangTIMES)

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni saat menunjukkan peta perencanaan pembangunan jalan dan rencana perubahan jalan (foto: Nana/ MalangTIMES)



MALANGTIMES - Peningkatan status jalan di Kabupaten Malang menjadi keniscayaan, dengan banyaknya proyek strategis nasional yang masuk ke Bumi Arema. Baik yang sudah berjalan maupun masih dalam proses. 

Seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, Tol Malang Pandaan (Mapan), peningkatan status Bandara Abd Saleh, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN TNBTS) serta pembangunan jalan jalur lintas selatan (JLS).

Lima proyek strategis nasional inilah yang secara langsung mengubah fungsi dan status jalan di Kabupaten Malang. Tak terkecuali dengan semakin masifnya wisata-wisata desa yang tentunya juga akan mengubah status jalur jalannya. Dari jalan desa menjadi jalan berstatus kabupaten, dikarenakan fungsinya akan mengalami perubahan.

Berbagai perubahan cepat inilah yang kini sedang terus dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang. Khususnya terkait adanya perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan nasional. Maupun dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.

"Kita tentunya perlu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga berbagai proyek strategis nasional bisa diimbangi, khususnya terkait jalan. Misal exit Tol Mapan yang butuh adanya proses peningkatan. Dari jalan kabupaten menuju ke jalan provinsi atau nasional," kata Romdhoni Kepala DPUBM Kabupaten Malang menyikapi cepatnya perubahan di lapangan.

Romdhoni melanjutkan, konsep perubahan status jalan kabupaten dikarenakan proyek strategis nasional, sebenarnya telah lama dirancang pihaknya. Dimana, sejak tahun lalu, DPUBM Kabupaten Malang melalui persetujuan Bupati Malang telah mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).



Seperti diketahui, ajuan perubahan fungsi dan status jalan telah disampaikan di akhir tahun 2017 lalu. Dimana, DPUBM Kabupaten Malang mengajukan 27 status  ruas jalan, baik secara fungsi dan statusnya untuk ditingkatkan.  27 ruas jalan tersebut tersebar di berbagai wilayah,  khususnya di perkotaan dan wilayah wisata bagian selatan. Dengan total panjang jalan yang diusulkan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sepanjang  329,660 kilometer (km).  

"Untuk itu sudah dilakukan dan terus dalam proses. Pengajuan tersebut didasarkan juga pada pertimbangan anggaran daerah. Tanpa adanya perubahan, maka daerah tidak akan mampu untuk menganggarkan seluruh jalan lokal menjadi jalan provinsi dan nasional," ucap Romdhoni.

Kalau pun dipaksakan tetap berstatus jalan kabupaten, maka menurutnya pembangunan lainnya dan di wilayah lain akan berhenti karena anggaran akan terserap habis untuk jalan-jalan tersebut.
Di jalan desa pun, kebutuhan adanya perubahan fungsi dan status jalan sudah menunggu. Khususnya yang didorong dengan tumbuhnya wisata-wisata desa yang membutuhkan infrastruktur jalan memadai dan tentunya tidak lagi bisa ditampung dengan kondisi jalan desa saat ini.

Maka, perubahan menjadi solusinya. Walaupun, Romdhoni menegaskan, bahwa tidak semua jalan desa wisata bisa begitu saja berubah menjadi jalan kabupaten. Dikarenakan panjangnya jalan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Malang, yaitu mencapai 7 ribu km ditambah panjang jalan lingkungan sekitar 5.474,9 km.

"Untuk ini dalam pembahasan dengan DPRD, kita juga telah memetakan jalan desa di 378 desa agar bisa dihasilkan mana yang memang perlu dilakukan perubahan status jalannya. Tidak mungkin semua jalan desa diubah," pungkas Romdhoni.

End of content

No more pages to load