Lahan Hijau 3 Wilayah Berubah, DPRD Minta Revisi Ranperda Rencana Detail Tata Ruang

Apr 01, 2019 10:05
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (Ist)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (Ist)

MALANGTIMES - Pembangunan  jalan tol Malang-Pandaan serta rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Singosari, secara langsung telah mengubah paras beberapa wilayah yang dilalui atau ditempati proyek skala nasional tersebut.

Eksesnya adalah adanya perubahan tata ruang dan wilayah. Seperti yang terjadi di tiga wilayah, yaitu Singosari, Pakis dan Pakisaji. Tiga wilayah yang secara persetujuan substansi telah ditandatangani Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk memiliki regulasi rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan (RDTR-BWP). 

RDTR-BWP inilah yang diminta untuk direvisi oleh DPRD Kabupaten Malang, dikarenakan adanya perubahan tata ruang di tiga wilayah tersebut. Dimana, terjadi perubahan fungsi lahan beririgasi dikarenakan pembangunan jalan tol seluas 60,63 hektar (ha).

"Alih fungsi lahan hijau di tiga wilayah tersebut tidak bisa dielakkan. Karenanya, ranperda RDTR-BWP yang sudah disetujui substansinya oleh Gubernur Jatim patut direvisi. Sudah berubah fungsi lahan di sana," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Senin (01/04/2019) kepada MalangTIMES.

Salah satu rekomendasi dari Didik terkait perubahan fungsi lahan di 3 kecamatan tersebut adalah sikap Pemerintah Kabupaten Malang yang harus berani mengurangi lahan hijau di wilayah tersebut. Menjadi lahan-lahan kuning dalam menampung pertumbuhan kawasan terbangun di 3 lokasi tersebut.

"Ini yang harus berani dilakukan dengan adanya pembangunan jalan tol, KEK Singosari, rencana peningkatan status bandara internasional dan jalur lintas selatan (JLS). Semua itu butuh lahan yang tentunya menggeser lahan hijau jadi lahan kuning," ujar Didik.

Tentunya, kebijakan Pemkab Malang dalam mengubah lahan hijau ke lahan kuning diperlukan adanya aturan. Perda RDTR-BWP adalah kuncinya. Sehingga lahan pertanian produktif berkelanjutan (LP2B) di tiga wilayah tersebut tetap terjaga.

"Nah, ranperda yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Makanya, kita dorong Pemkab Malang untuk melakukan revisi sekaligus melakukan pemetaan ulang," urai politisi PDI-Perjuangan ini.

Dari data yang ada, pertumbuhan kawasan terbangun per tahunnya di wilayah Pakisaji adalah 8,63 ha atau 3,93 persen. Dengan luas LP2B 895,16 ha yang dimungkinkan akan terus juga beralih fungsi sampai adanya peraturan bupati (Perbup) LP2B. Sedangkan di wilayah Pakis, pertumbuhan kawasan terbangun mencapai 11,68 ha. Atau dengan tingkat proporsi 5,32 persen dan luas LP2B 933,29 ha.

Wilayah Singosari menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan pertumbuhan kawasan terbangun. Dimana proporsi pertumbuhannya mencapai 6,82 persen serta lahan terbangun seluas 14,96 ha setiap tahunnya. Sedangkan luasan LP2B adalah 996,98 ha.

"Dengan kondisi tersebut, Pemkab Malang wajib mengoptimalkan dampak positif pembangunan tersebut. Satu cara mengubah tata ruang dan wilayah dengan cara berani mengurangi lahan hijau. Tentunya dengan adanya pengganti LP2B yang dialihfungsikan itu," ujar Didik.

Di kesempatan berbeda, Tomie Herawanto Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, menyampaikan, perubahan RDTR-BWP di 3 kecamatan memang telah masuk dalam agenda Pemkab Malang. Dimana, kondisi saat ini di tiga wilayah memang telah berbeda dengan saat adanya persetujuan substansi Gubernur Jatim.
"Ini juga jadi bagian dalam pembahasan lainnya, yaitu mengenai pembicaraan Ranperbup LP2B. Dimana memang ada data luasan yang berbeda dikarenakan adanya perubahan dan pertumbuhan kawasan terbangun," ujar Tomie.

Sedangkan terkait lahan hijau di tiga wilayah tersebut, sesuai regulasi LP2B, apabila memang dialihfungsikan untuk kondisi strategis pembangunan bisa dilakukan. Tapi, tetap adanya proses penggantian lahan hijau tersebut.

"Lahan penggantinya sudah kita persiapkan. Kita tetap pertahankan luasan LP2B di Kabupaten Malang," pungkas Tomie.

Topik
MalangBerita MalangPembangunan Jalan TolTol Malang Pandaankawasan ekonomi khususSingosariGubernur JatimKabupaten MalangBandara Internasionalkebijakan Pemkab Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru