Ilustrasi transaksi jual beli tanah dan bangunan (Ist)

Ilustrasi transaksi jual beli tanah dan bangunan (Ist)



MALANGTIMES - Wilayah Kabupaten Malang terus bersolek. Berbagai pembangunan pun tidak bisa dibendung, baik yang langsung bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah itu sendiri. Derap pembangunan tersebut secara langsung juga mengubah berbagai tata ruang yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Tak terkecuali dengan sektor perumahan yang semakin tinggi transaksi jual belinya, baik untuk tanah maupun bangunan.

Kondisi inilah yang membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang juga ikut berubah. Menyesuaikan dengan masifnya berbagai transaksi yang melibatkan objek dan subjek pajak.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengubah sistem pelayanan untuk sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) melalui Sistem Pelayanan Validasi BPHTB atau yang disingkat SimpalBPHTB.

SimpalBPHTB yang diluncurkan Bapenda Kabupaten Malang berbarengan dengan aplikasi SimplePBB (Sistim Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan), SIMTANI (Sistim Pendaftaran dan Penilaian), SIMPADI (Sistim Pengolahan Data Informasi), Sipanji (Sistim Informasi Pengolaan Pajak Daerah Mandiri), dan SIMONI (Sistim Monitoring Pajak Daerah), merupakan upaya Bapenda Kabupaten Malang untuk memberikan pelayanan mudah, cepat dan transparan bagi masyarakat. 

Sekaligus sebagai alat bagi Bapenda Kabupaten Malang dalam memonitoring objek-objek pajak sebagai penghasil pendapatan asli daerah (PAD).

"Aplikasi ini semua memang ditujukan untuk itu. Kita berharap dengan semakin naiknya transaksi jual beli tanah dan bangunan, juga bisa meningkatkan nilai pajaknya," ucap Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Minggu (31/03/2019).

Banyaknya aplikasi yang kini dipergunakan dan terus disempurnakan oleh Bapenda Kabupaten Malang, salah satunya SimpalBPHTB, menurut Purnadi sudah menjadi keniscayaan di era saat ini. Dimana, dalam BPHTB, masyarakat saat ini akan memilih hal praktis dalam melakukan transaksi.

"Kepraktisan yang kini dibutuhkan masyarakat. Praktis yang juga valid, tentunya. Misalnya dalam mendapatkan informasi harga tanah dan bangunan di suatu wilayah. Atau bagaimana cara membayar pajak BPHTB tanpa perlu mendatangi kantor kami," urai mantan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini.

Berbagai kemudahan tersebut, yang nantinya secara langsung, lanjut Purnadi, akan semakin mendekatkan pihaknya dengan masyarakat. Serta semakin mencerdaskan subjek pajak dalam mengurus kewajibannya. Eksesnya adalah peningkatan pundi-pundi PAD dari sektor pajak daerah.

Seperti diketahui, tahun 2018 lalu, sektor BPHTB mampu menyumbang PAD sebesar Rp 55 miliar. Kini, dengan adanya berbagai aplikasi berbasis teknologi, target peningkatan di sektor BPHTB pun dicanangkan. Sehingga akan semakin mendongkrak capaian jumlah pendapatan dari sektor pajak.

"Tentunya ada target peningkatan. Apalagi kita ketahui transaksi jual beli tanah dan bangunan setiap tahunnya cukup tinggi di Kabupaten Malang. Ini yang nantinya kita fokuskan dalam pajak BPHTB tahun ini," ujar Purnadi.

Ia juga menegaskan akan mengoptimalkan fungsi UPT Bapenda yang tersebar di berbagai wilayah dalam mendongkrak pendapatan dari pajak BPHTB.

Optimalisasi fungsi UPT Bapenda adalah dalam menyempurnakan optimasi pendapatan pajak BPHTB. Dimana, saat SimpalBPHTB memberikan kemudahan subjek pajak dalam administrasi serta informasi, maka di tingkat lapangan, proses verifikasi oleh para petugas Bapenda pun tetap dilakukan.

”Misalnya ketika ada orang yang melakukan transaksi jual beli lahan, di dokumen pengajuannya hanya berupa tanah, tapi setelah kami verifikasi ternyata di atas lahan itu juga ada bangunannya. Nah, dari sinilah kami bisa mengoptimalkan pajaknya,” urai Purnadi.

Disinggung terkait cara subjek pajak mengakses SimpalBPHTB, Purnadi mengarahkannya ke alamat website SimpalBPHTB.id. Di website yang terus dilakukan penyempurnaan ini, Purnadi juga menyampaikan beragam layanan lain bagi masyarakat terkait pajak BPHTB. Diantaranya, transaksi terkait pengajuan jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, maupun pemisahan yang akibatkan peralihan. 

 

End of content

No more pages to load