Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto (kanan) menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Wali Kota Malang dalam perayaan HUT ke 105 Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto (kanan) menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Wali Kota Malang dalam perayaan HUT ke 105 Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Kota Malang pada 1 April mendatang genap berusia 105 tahun. Di usia yang sudah tak muda lagi itu, Kota Pendidikan ini terus berbenah. Kali ini, enam pilar pembangunan pun disiapkan untuk menjadikan Malang sebagai kota terbaik di Indonesia.

"Malang siap menjadi nomor satu. Kita harus punya mimpi dan bisa merealisasikannya dengan berbagai kegiatan," kata Wali Kota Malang, Sutiaji saat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Peringatan HUT ke 105 Kota Malang dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2018, Jumat (29/3/2019).

Dia pun menjelaskan ada enam langkah yang akan diambil untuk mewujudkan mimpi itu. Ke enamnya sudah mulai digarap sejak dini dan terus didongkrak. Sehingga dia optimis mimpi itu akan segera terwujud.

Enam langkah tersebut adalah, pertama menjadikan Malang sebagai Malang City Heritage. Karena kota yang berjuluk sebagai kota bunga ini memiliki sejarah dan harus terus menerus diapresiasi dan diungkapkan bersama.

"Memelihara dan eksplorasi nilai heritage yang sudah ada dan dipandang sebagai aset untuk kemaslahatan Kota Malang," terangnya.

Diantaranya adalah pengembangan kawasan Kayu Tangan sebagai destinasi wisata heritage baru. Jika Yogyakarta memiliki Malioboro dan Bandung memiliki Braga, maka Kota Malang akan memadukan ke dua konsep tersebut. Sehingga diharapkan Kayu Tangan dapat menambah destinasi wisata heritage di Indonesia.
 

"Karena kelak kawasan itu juga tidak ada transaksi tunai, tapi sudah pakai e-money dan harapannya berimbas pada perekonomian," papar pria berkacamata itu.

Langkah ke dua adalah Malang 4.0. Dia menjelaskan, saat ini sudah memasuki era Perindustrian 4.0. Maka setiao daerah harus memiliki keberanian mencanangkan sistem 4.0. Termasuk Kota Malang yang sudah menjadi perwakilan di Asia mengadakan akademi AI (Artificial Intellegence).

Menurutnya, sudah ada 400 pendaftar seluruh Indonesia menjadi 80 yang disaring menjadi 36 dan ada penyaringan lagi. Akademisi itu merupakan kolaborasi dengan investor China, Australia, Amerika, dan guru besar Indonesia. Tentunya untuk mewujudkan Kota Malang yang siap dengan tantangan.

"Tidak hanya hard skill tapi juga soft skill melalui pendidikan karakter. Semua yang berbasis IT akan diletakkan di Kota Malang seperti yang disampaikan presiden," imbuhnya.

Ke tiga adalah Malang kreatif. Sutiaji menjelaskan, angka pengangguran terbuka cukup tinggi dan itu dialami orang-orang usia terampil. Maka Pemerintah Kota Malang menjawab tantangan itu dengan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang handal dan kuat serta berdaya saing.

Karena dia menilai, perkembangan ekonomi makro harus diimbangi ekonomi mikro dan hadir UMKM. Tidak ada alasan UMKM tidak memiliki modal. Sehingga UMKM terus berdaya dan madalah permodalan dapat dijamin oleh pemerintah.

Ke empat adalah menjadikan Malang Halal. Melalui potensi yang cukup besar, tanpa abaikan agama dan golongan tertentu, dan bukan fanatisme terhadap keyakinan tertentu serta sekedar lebel, Malang kini menata diri sebagai kota halal.

"Kami memastikan segala sesuatu dilakukan benar dalam proses dan produk. Jepang bukan negara Islam tapi mereka telah mendeklarasikan diri sebagai destinasi wisata halal. Di Indonesia baru lombok dan akan disusul Kota Malang," urainya.
 

Ke lima adalah Malang Service. Prinsip ini berorientasi pada layanan masyarakat. Di mana teknologi digital diterapkan, dan diimbangi dengan satu OPD, satu inovasi. Harapannya masyarakat tak harus mengadu tapi pemerintah hadir di tengah masyarakat.  

Ke depan masyarakat Kota Malang harus sudah memiliki BPJS pada 2020. Karena itu adalah hak dan kebutuhan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. "Harus ada keberanian, kalau krusial dan membahayakan maka harus bisa ambil sikap dan dewan bisa mendukung," imbuhnya.

Ke enam adalah wujudkan Malang Nyaman,  yaitu sebagai kota yang layak huni dan hunian penduduk. Kemudian pengelolaan transportasi, penataan kawasan pemukiman, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH).

Saat ini, lanjutnya, Kota Malang masih jauh dari yang seharusnya dalam ketentuan penyediaan RTH. Karena baru 4,7 persen RTH yang disediakan dari total kewajiban 20 persen. Artinya masih kurang 13.3 persen RTH publik dan harus disediakan.

"Maka harus segera diselesaikan, dan akan dilakukan pembelian lahan secepatnya untuk memenuhi itu, termasuk lahan makam yang masih kurang," jelas politisi Demokrat itu. 

End of content

No more pages to load