Kantor Bawaslu Kota Batu (foto Istimewa)
Kantor Bawaslu Kota Batu (foto Istimewa)

MALANGTIMES - Adanya money politik dengan menggunakan program pemerintah untuk kepentingan kampanye para caleg, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu harus memfokuskan pengawasan terhadap permasalahan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Yogi Eka Chalid Farobi Divisi pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Batu kepada Malang Times.com. 

Menurutnya, saat ini sudah ada banyak jasa untuk pemenangan dengan menghindari pelanggaran dalam pemilu. "Memang ada bermacam cara pemenangan dalam kampanye, khususnya dalam hal money politik. Salah satu konteksnya ada beragam jasa pemenangan para caleg untuk menghindari pelanggaran dalam pemilu" ungkap Yogi.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa juga proses pelanggaran yang muncul tersebut adalah bagaimana cara mereka untuk menggandeng program pemerintah untuk kepentingan para caleg berkampanye. Sehingga hal masalah tersebut yang menjadi titik fokus dalam pengawasan dari Bawaslu, sekaligus titik rawan pelanggaran dalam pemilu di tahun 2019.

"Proses yang banyak muncul adalah bagaimana menggandeng program pemerintah untuk kepentingan caleg, kami fokuskan pengawasan disitu" lanjutnya.

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa yang dimaksudkannya tersebut dalam artian bahwa program yang digandeng tersebut berasal dari biaya negara. Dicontohkannya seperti sosialisasi, penguatan kapasitas dan kegiatan lainnya yang ditumpangi oleh kepentingam tertentu para caleg atau anggota legislatif.

"Banyak program yang rawan digandeng, seperti sosialisasi, penguatan kapasitas, dan lainnya, tapi ditumpangi oleh kepentingan tertentu dari para caleg" tegasnya.

Ia berharap kepada para caleg yang memang menjadi anggota pemerintah pusat maupun daerah ataupun memiliki chanel di pemerintahan untuk tidak memanfaatkan orogram pemerintah tersebut. Sehingga, proses kampanye tersebut berjalan secara fair tanpa menunggangi program dari pemerintah.

"Saya harapkan bagi para caleg dari anggota pemerintahan pusat, kementrian, ataupun yang punya chanel di ranah itu, untuk menjauhi pemanfaatan program pemerintah dalam kegiatan kampanye," ujar Yogi.

Lanjutnya, ia mengatakan jika kampanye tersebut dilakukan secara fair, maka masyarakat akan benar - benar memperoleh sosialisasi tentang pemilu dari pemerintah yang diberikan kepada umum, bukan untuk kepentingan caleg atau kampanye. Namun jika masyarakat mendapati adanya hal tersebut, ia meminta untuk segera melaporkan kepada pihak bawaslu untuk dilakukan proses tindak lanjut.

"Kami mohon masyarakat untuk lebih cerdas dalam menanggapi hal - hal seperti itu, jika ada info, sampaikan dan kita akan lakukan pengawasan, dan kita kaji lebih dalam nantinya" pungkas Yogi.