MALANGTIMES - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang  Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, terkait maraknya hoaks bisa dijerat  dengan aturan atau Undang-Undang Terorisme, mengundang pro dan kontra di kalangan politisi, akademisi, pakar hukum sampai masyarakat umum.

Tak terkecuali Fahri Hamzah yang getol melakukan kritik kepada pemerintah Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Hal tersebut mencuat dalam debat terkait pernyataan Wiranto di acara ILC, Selasa (26/03/2019) malam.

Motor Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini bahkan dalam tema tersebut langsung tancap gas. Pernyataan-pernyataannya dilontarkan keras dan terlihat ekspresi marah besar sang Wakil Ketua DPR RI ini.

"Badan saya jadi bentol-bentol saat negara ingin mengatur dan mengontrol pikiran masyarakat," kata Fahri memulai pernyataannya.
Bagi Fahri pernyataan Wiranto terkait hoaks bisa dijerat UU Terorisme, membuatnya berang. Pasalnya, demokrasi yang diperjuangkan selama ini sampai saat ini akan kembali diberangus dan dikembalikan ke era totaliter. Era dimana negara menjadi lebih penting dan utama dibandingkan rakyat. 

Hal inilah yang menurut Fahri sangat berbahaya dan membuat rakyat diberangus pikirannya. Kecurigaan rakyat kepada negara dianggap sebuah kejahatan. "Padahal kecurigaan kepada negara adalah upacara demokrasi. Bukan kejahatan dan akhirnya negara mengatur-atur kebebasan rakyatnya. Ini juga memperlihatkan para elit penguasa sedang gamang naratif," ujar Fahri dengan nada tinggi.

Selain elit penguasa gamang naratif, ada dua kegamangan yang kini terjadi dan melahirkan pernyataan terkait hoaks yang bisa dijerat UU Terorisme yang dianggap ngaco oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Kegamangan kedua adalah kapasitas negara yang melemah. Lemahnya negara tersebut, menurut Fahri, diperlihatkan setiap hari oleh para elit penguasa. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo.

"Gagal pun nampak sok sukses. Setiap hari me-makeup dirinya sukses. Orang ngomong idiot masuk bui, sekarang kriminalisasi terorisme. Kebebasan mau dihambat," ujarnya yang juga mengatakan, padahal negara merupakan  organisasi besar yang sulit diukur dan dinilai kinerjanya. 

Fahri melanjutkan, bahwa kegamangan ketiga dikarenakan lemahnya kapasitas kepemimpinan. Ketiga kegalauan inilah yang kini melanda penguasa dan membuat hak berpikir dan berbicara akan juga diberangus dengan cara-cara otoriter.