Soal Aset dan Parkir, Wali Kota Malang Gandeng KPK RI

MALANGTIMES - Semangat anti korupsi terus dikobarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Terbaru, Wali Kota Malang Sutiaji menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengawasi agenda pemkot menguatkan pendataan aset dan parkir. 

Wali Kota Malang Sutiaji mengaku melakukan konsultasi langsung terkait pendataan, penataan hingga sertifikasi aset Pemkot Malang. "Bertepatan aset menjadi salah satu perhatian lembaga anti rasuah, dan kami juga dihadapkan pekerjaan rumah untuk konsolidasi aset daerah. Melalui divisi pencegahan, saya minta KPK untuk melakukan supervisi ke Kota Malang," ujar Sutiaji. 

Pria yang juga pengurus PCNU Kota Malang itu mengakui, saat ini beberapa aset yang dikuasai orang per orang atau diakui hak milik pribadi secara sepihak akan ditertibkan dengan dukungan KPK. "Jadi kami tidak bergerak sendiri. Karena masalah aset ini juga menjadi perhatian KPK," tegasnya. 

Sinergi dan langkah kerja sama dengan KPK, dikomunikasikan oleh Sutiaji saat menghadiri workshop Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan KPK RI bersama Universitas Paramadina dan Ford Foundation itu berlangsung dua hari, tepatnya 25-26 Maret 2019 hari ini.

Hari pertama, acara digelar di auditorium Nurcholis Majid Universitas Paramadina dengan pemateri antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dan Rektor Universitas Paramadina,  Firmansyah. Hari kedua, digelar Anti Corruption Learning Centre Gedung KPK RI di Jalan Rasuna Said, Jakarta. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 42 kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia. "Langkah kami menggandeng KPK ini sesungguhnya sudah dikomunikasikan usai giat penandatanganan pakta integritas bersama Gubernur Jatim dan 38 kepala daerah di Jawa Timur, bulan lalu," terang Sutiaji. 

Saat itu, lanjutnya, Sutiaji mengaku berkomunikasi dengan Divisi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI wilayah Jatim. "Salah satu follow-up komunikasi itu, saya diundang pada giat workshop ini. Sekaligus penguatan komunikasi dengan divisi Korsupgah KPK RI pusat," ujar Pak Aji, sapaan akrabnya. 

Selain terkait aset, secara khusus Sutiaji juga menyodorkan permohonan asistensi untuk tiga program. Yakni pengelolaan parkir, penanganan pajak serta menyarankan agar proses input data SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dapat dibagi per zona wilayah untuk menghindari stagnan atau down. 

Sementara Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta menyatakan bahwa salah satu indikator indeks persepsi korupsi rendah, terpotret atas rendahnya pendapatan pajak atau retribusi. "Kalau suatu negara atau daerah pendapatan rendah serta jauh dari potensi yang ada, itu menjadi warning akan derajat korupsi yang harus dicermati," tegas Alex. 

Ada pun rektor Universitas Paramadina, Firmansyah mengingatkan agar daerah tidak terjebak kepada korupsi yang sistemik. "Itu terjadi apabila kewenangan pejabat formal diambil alih oleh kekuatan modal, dipengaruhi dan diambil otoritasnya oleh lingkaran pimpinan dan kelompok kelompok interes lainnya. Jaga integritas akan menjadi kunci melawan korupsi," tegas Firmansyah.

Hal menarik lain, saat Wali Kota Malang Sutiaji sempat memaparkan program lelang kinerja dan pendidikan karakter kejujuran non calistung untuk kelas 1 dan 2 SD, direspon positif dan direkomendasikan untuk dapat dijadikan pilot project percontohan nasional.

Top