Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).



MALANGTIMES - Sebulan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang melakukan tindak pidana ringan (tipiring) hingga 40 kali. Toko modern pun masih mendominasi dari sekian banyak pelanggaran yang ditertibkan.

Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi menyampaikan, sederet pelanggaran yang ditangani seperti pendirian toko modern yang tak mendapat persetujuan warga, pelanggaran telekomunikasi, masa izin perusahaan yang sudah habis, hingga pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL).

"Dan toko modern ini yang paling banyak melanggar akhir-akhir ini. Biasanya toko sudah didirikan, padahal belum dapat persetujuan warga sekitar," kata pria berkacamata itu.

Priyadi menjelaskan, sesuai SOP, pihak yang melakukan pelanggaran akan mendapat teguran hingga tiga kali. Jika ternyata tetap tak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah (perda).

Selain toko modern, pelanggaran PKL  juga lumayan banyak. Beberapa kawasan yang sudah jelas dilarang untuk berjualan masih saja sering digunakan PKL. Sehingga setiap minggunya petugas selalu mengamankan gerobak dan pedagang saat melakukan patroli.

"Ada kawasan yang sudah jelas dilarang, maka langsung kami tindak tegas. Termasuk jika ada laporan dari warga. Meski itu bukan daerah terlarang, tetap harus ditindak karena menganggu kenyamanan," ucapnya.

Sementara terkait keluhan warga terhadap PKL yang berada di kawasan pasar, Priyadi menjelaskan jika itu bukan menjadi kewenangan satpol PP, melainkan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Malang. "Kalau di pasar, kami tidak bisa melakukan tindakan karena itu sepenuhnya kewenangan Dinas Perdagangan ya," jelasnya. 

End of content

No more pages to load