MALANGTIMES - Deadlock lagi. Begitulah kisah kemelut sumber Wendit antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan PDAM Kota Malang. Berkali-kali dilakukan komunikasi sampai naik ke tingkat pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), hasilnya tetap di luar ekspektasi Pemkab Malang yang secara kewilayahan memiliki hak teritorial atas sumber air Wendit di Pakis.

Bahkan, gugatan Pemkab Malang melalui tim yang dibentuk terhadap 4 surat keputusan (SK) Kemen PUPR untuk dicabut, yakni  SK No 926/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit I, SK No 927/KPTS/M/2018 untuk pengolaan sumber air Wendit II, SK No  928/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit III, serta SK tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sumber air Wendit masih terbentur dan belum menghasilkan apa pun.

"Untuk itu belum ada jawaban dari kementerian. Bahkan surat bupati terkait hal tersebut belum ada tanggapan," kata Didik Gatot Subroto, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Senin (25/03/2019) kepada MalangTIMES.

Di tingkat pemerintahan yang masih berkonflik pun, Pemkab Malang masih gigit jari. Pasalnya, berbagai komunikasi bahkan yang dimediasi oleh Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur (Jatim), terkait perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan sumber Wendit antara pemkab dan Pemkot Malang. Hasilnya tetap seperti tahun-tahun  lalu. Deadlock atau jalan buntu.

Kondisi tersebut yang akhirnya membuat tim Pemkab Malang kembali mencoba melakukan koordinasi dengan gubernur Jatim. Sebab, pada mediasi terakhir, proses penyelesaian diserahkan kepada gubernur Jatim.

"Dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jatim. Karena itu hari ini saya akan kembali mempertanyakan persoalan tersebut ke gubernur Jatim," ujar politikus PDIP Perjuangan ini.

Kencangnya Pemkab Malang mempertahankan sumber air Wendit yang sejak bertahun-tahun dikelola oleh PDAM Kota Malang didasari kewajiban Pemkot Malang yang tidak pernah dilakukan kepada Pemkab Malang. Selain mulai munculnya keresahan di dalam masyarakat sekitar Wendit atas eksploitasi air sumber yang dikomersialkan oleh PDAM Kota Malang. "Jadi, ini  dalam rangka mempertahankan hak kita. Karena ada potensi kehilangan kontribusi dari pemanfaatan aset kita oleh Pemkot Malang," ujar Didik. 

Walau ada wacana pembagian keuntungan dari Pemkot Malang, seperti yang diharapkan Pemkab Malang secara proporsional, sampai saat wacana tersebut hanya sekedar wacana. Seperti diketahui, sharing keuntungan yang diterima Pemkab Malang hanya Rp 133 per meter kubik. Dari total tersebut, Rp 33-nya dibayarkan kepada Perum Jasa Tirta I. Jadi, Pemkab Malang hanya mengantongi Rp 100 per meter kubik.

Kondisi ini pula yang membuat Tomie Herawanto Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Malang, angkat bicara juga. Mantan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ini menyampaikan, pihaknya serius menyikapi persoalan tersebut. “Tentu ini menjadi perhatian kami dan akan terus berusaha mempertahankan hak kita. Saat ini memang persoalan ini dikembalikan ke Pemprov Jatim," ujar Tomie.

Disinggung mengenai bagaimana kelanjutan dari koordinasi Pemkab Malang kepada gubernur Jatim, Didik yang sedang menuju Surabaya, menyampaikan dirinya akan berusaha maksimal untuk persoalan itu. "Ini saya sedang ke sana untuk urusan ini. Bagaimana hasilnya nanti, saya informasikan," pungkas Didik.