MALANGTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatalkan kepesertaan 11 partai politik (parpol) untuk beberapa tingkatan pemilu legislatif (pileg). Di Kota Malang, ada dua parpol yang dipastikan tidak akan mendapatkan jatah kursi DPRD Kota Malang akibat pembatalan itu. Yakni, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). 

Pembatalan kedua partai itu diberlakukan melalui Surat Keputusan Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang pembatalan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019.

Komisioner KPU Kota Malang Divisi Hukum Fajar Santosa mengungkapkan, kedua partai itu dibatalkan karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sampai pada waktu yang ditentukan. "KPU RI mengeluarkan surat keputusan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu. Ada dua partai politik yang dinyatakan dibatalkan, yaitu Partai Garuda dan PKPI," ujar Fajar. 

Ditemui di kantor KPU Kota Malang di Jalan Bantaran, hari ini (22/3/2019) Fajar mengatakan, batas akhir penyerahan LADK pada 10 Maret lalu atau 14 hari sebelum kampanye terbuka dimulai pada 24 Maret nanti. Namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, PKPI dan Partai Garuda Kota Malang tidak menyerahkan LADK. 

Menurut Fajar, kedua partai tersebut memang tidak memiliki calon legislatif untuk DPRD Kota Malang. "Terhadap partai tersebut, kami sudah lakukan klarifikasi, dibuatkan berita acara dan ketua partai tersebut memang tidak menyerahkan. Mereka beralasan tidak memiliki caleg. Jadi, kebetulan kedua partai ini tidak menyerahkan LADK," katanya.

Meski sudah dibatalkan, kedua partai itu masih bisa andil dalam gelaran kampanye Pemilu 2019. Kedua partai juga tidak dihapus dari surat suara DPRD Kota Malang. Partai Garuda dan PKPI hanya tidak diikutkan pada pembagian kursi DPRD Kota Malang.

 Selain di Kota Malang, Partai Garuda dan PKPI di sejumlah daerah juga dibatalkan dari kepesertaan Pemilu 2019 berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan KPU RI.